Beranda KARAWANG Warga Sesalkan Perpanjangan Izin Pertambangan

Warga Sesalkan Perpanjangan Izin Pertambangan

38
0
Ilustrasi

MKB Berencana Gugat Keputusan Pemprov Jabar

KARAWANG-Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) menyesalkan terbitnya perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) untuk produksi PT Atlasindo Utama oleh Pemprov Jabar. Pasalnya, perusahaan yang menambang batu andesit itu dinilai telah merusak alam kabupaten Karawang.

Kordinator MKB, Beno mengatakan, terbitnya surat Nomor 540/Kep.06/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 tentang persetujuan perpanjangan kesatu izin usaha pertambangan operasi produksi atas nama PT. Atlasindo Utama, secara administrasi Pemprov Jabar telah melegalkan kegiatan penambangan batu andesit di Gunung Sinalanggeng itu yang telah merusak alam Karawang.

“Pemprov Jabar telah mencederai kepercayaan masyarakat Karawang, karena mengeluarkan IUP untuk Atlasindo. Padahal kegiatan penambangan tersebut telah secara nyata merusak lingkungan hidup dan kerusakan tersebut akan bersifat permanen,” kata Beno, Minggu (8/10).

Dikatakan, entah alasan apa sehingga Pemprov Jabar lebih memihak kepada korporasi yang memiliki hasrat untuk mengeksploitasi. Bukan berpihak kepada masyarakat Karawang yang memiliki hasrat untuk melindungi.

“Kami akan mempertanyakan secara langsung perihal profesionalisme dalam proses evaluasi dan penyusunan pertimbangan teknis IUP Operasi Produksi yang dilakukan oleh Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Pemprov Jabar. Apakah dalam penyusunan Pertek tersebut telah mempertimbangkan aspek resiko serta dampak jangka panjang terkait aktivitas penambanga batu andesit di Gunung Sinalanggeng,” katanya.

Dalam proses evaluasi dan penyususnan Pertek, lanjut Beno, Pemprov jabar seharusnya mempertimbangkan prinsip negosiasi yang bersifat multi pihak, artinya harus ada ruang dialog antara perusahaan dan masyarakat, khususnya masyarakat yang menyuarakan penolakan. Ruang dialog tersebut akan mengakomodasi kedua pendekatan, yaitu pengetahuan lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan pengetahuan umum yang berbasis pada teknologi.

“Masyarakat harus mandapatkan informasi bukan hanya mengenai dampak positif pertambangan semata, pemerintah dan perusahaan juga wajib menginformasikan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan. Melalui proses dialog yang terbuka, masyarakat akan memiliki informasi yang memadai untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Beno menilai, seharusnya Pemprov Jabar mengetahui bahwa sebagian besar masyarakat Karawang di wilayah selatan yaitu Kecamatan Tegalwaru sangat bergantung pada sektor pertanian, hal itu merupakan sebuah bukti bahwa harmoni tata ruang yang menjadi sumber prinsip bagi orang Karawang selatan untuk berpikir dan bertindak, terutama ketika mengatasi persoalan kolektif masyarakat.

“Kelestarian Gunung Sinalanggeng telah ditentukan oleh ujung pena para petinggi Pemprov Jabar, terlebih memilih kehancuran dari pada kelestarian, pembangunan yang tidak mengakomodasi kearifan lokal akan menciptakan problematika bagi pemerintahan dan memicu petaka ekologi,” tandasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan langkah hukum terkait terbitnya IUP untuk PT Atlasindo. Sebab jia dibiarkan gunung Sirnalanggeng akan habis dan ekosistemnya akan terganggu.

”Kami akan menggugat Pemprov Jabar. Memang sangat ironis, untuk mencari keadilan rakyat harus melawan Para Pembantunya, bertarung dimeja hijua. Ya ini lah Indonesia kita, penyelenggara negaranya masih belum mampu memposisikan sebagai fasilitator rakyat,” pungkasnya. (use/tra)