Beranda KARAWANG Usut Dana Akreditasi Puskesmas

Usut Dana Akreditasi Puskesmas

226
0
ilustrasi

Penegak Hukum Didesak Lakukan Penyidikan

KARAWANG-Aparat penegak hukum di Karawang diminta mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana akreditasi puskesmas yang nilainya mencapai Rp 1,5 miliar lebih.

Pengurus Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) Karawang, Inggar Permana mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan dana akreditasi puskesmas sebesar Rp1,5 miliar. Sementara dalam realisasinya setiap puskesmas hanya diberi jatah sebesar 10 juta. Akibatnya, dana kapitasi sejumlah pegawai fungsional puskesmas harus dipotong untuk menutupi kekurangan biaya akreditasi.

Inggar berharap pihak kepolisian atau kejaksaan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana akreditasi puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan.
“Kami juga mendesak penegak hukum, untuk mengusut dugaan kongkalikong pembangunan puskesmas yang anggarannya di Dinkes. Sebab, ada pengusaha yang melaporkan kejanggalan lelang ke LKPP, tapi Dinkes terkesan memaksakan penunjukan pemenang lelang,” katanya.

Dikatakan, dalam Permenkes nomor 71 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2017 sebenarnya sudah jelas bahwa anggaran akreditasi itu sudah ada dari pemerintah pusat untuk akreditasi puskesmas.
“Tapi kenapa Dinkes terkesan menyerahkan semuanya akreditasi ke puskesmas. Sedangkan anggarannya ada di dinkes,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah kepala puskesmas di Karawang, melemparkan ‘bola panas’ dugaan pemotongan dana kapitasi untuk kegiatan akreditasi ke Dinas Kesehatan Karawang. Pasalnya, dana akreditasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,557 miliar adanya di Dinas Kesehatan.

Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana mengatakan, dana akreditasi adanya di Dinas Kesehatan. Ia pun mempersilahkan menanyakan kejelasan dana akreditasi ke Dinas Kesehatan.
“Puskesmas saya belum melaksanakan akreditasi, jadi tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi. Kemungkinan dana kapitasi di puskesmas lain juga tidak dipotong, tapi lebih jelasnya tanya ke Sekdinkes, Nurdin saja,” ujarnya.

Dari informasi yang diterimanya, kata Asep, dana akreditasi yang ada di Dinas Kesehatan anggarannya bersumber dari DAK pemerintah pusat.
“Untuk besaran dan peruntukannya silahkan tanyakan saja ke Dinkes,” tandasnya.(use/din)