Beranda HEADLINE Usulkan Gaji Rp32 Juta per Bulan

Usulkan Gaji Rp32 Juta per Bulan

284
0

Kenaikan harus Sesuai Kemampuan Daerah

SUBANG-Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disambut positif para anggota DPRD Subang.

Untuk menindaklanjuti aturan baru tersebut, DPRD Subang saat ini sudah membentuk panitia khusus (Pansus).

Anggota DPRD Subang, Bobby Chaerul Anwar mengatakan, melalui pansus, tunjangan anggota DPRD Subang diusulkan naik sebesar 100 persen. Kenaikan tersebut dianggap rasional. Meningat tunjangan anggota DPRD Subang selama ini jauh lebih kecil dibanding anggota DPRD daerah lain.
“Kenaikan tunjangan sesuai dengan PP No 18 tahun 2017,” ujar Bobby.

Saat ini, kata Bobby, gaji anggota DPRD Subang dikisaran Rp15-Rp16 juta per bulan.

Jika perdanya sudah disahkan, lanjut Bobby, tunjangan DPRD Subang akan mengalami kenaikan menjadi Rp32 juta per bulan. Namun demikian, fasilitas mobil dinas anggota DPRD yang selama ini digunakan akan segera ditarik. Alasannya, kenaikan tunjangan sudah termasuk dengan tunjangan transportasi.
Ia pun berharap pembahasan raperda tentang kenaikan tunjangan anggota DPRD segera selasai. Setelah itu pimpinan DPRD diharapkan segera berkoordinasi dengan Bupati Subang untuk pembuatan Perbup (peraturan bupati).

Dikatakan Bobby, besaran kenaikan tunjangan anggota DPRD sangat relatif. Apalagi beban kerja para anggota DPRD selama ini berhubungan langsung dengan konstituen.

Sementara itu Sekda Subang, Abdurakhman mengatakan, kenaikan tunjangan anggota DPRD dianggap sah-sah saja selama tak bertentangan dengan aturan. Namun demikian, kenaikan tunjangan tersebut harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Anggota DPRD Subang menginginkan angka Rp30 juta lebih. Pastinya (usulan) itu akan disampaikan kepada pimpinan daerah (bupati). Tapi tetap saja harus melihat (kemampuan) keuangan daerah,” jelasnya.

Seperti diketahui, anggota serta pimpinan DPRD bakal menikmati tambahan tunjangan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. PP tersebut sebelumnya resmi diundangkan pada tanggal 2 Juni lalu.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono mengatakan, dengan adanya PP tersebut maka para anggota dan pimpinan DPRD akan menikmati sejumlah peningkatan tunjangan alat kelengkapan.
Namun demikian, besarannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah.
“Uang representasi, tunjangan keluarga besarnya sama seperti sebelumnya. Paling yang berubah tunjangan alat kelengkapan. Ketua (naik, red) 7,5 persen dan seterusnya,” ucap Sumarsono.

Kemudian fasilitas lain juga dilengkapi. Seperti rumah dinas, kendaraan dinas dan tunjangan komunikasi.

Bagi Ketua DPRD yang tidak menggunakan kendaraan dinas, tetap diberi tunjangan transportasi. Sementara itu untuk tunjangan komunikasi juga akan ditingkatkan.
“Tunjangan komunikasi itu baik untuk komunikasi media, konstituen, pulsa, wawancara dan banyak lagi. Tapi intinya sesuai kemampuan daerah,” kata Sumarsono.

Selain itu, dalam PP 18/2017 juga diatur jaminan kecelakaan dan ada uang jasa pengabdian bagi para anggota dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia.
“Ini enggak akan memberatkan APBD. Selama ini kan memang terlalu kecil (tunjangan buat DPRD,red) sehingga pada korup. Dengan kenaikan ini diharapkan mereka akan antikorupsi,” pungkas Sumarsono.

Plt Dirjen Keuangan DaerahKemendagri Syarifuddin menambahkan, Permendagri 62/2017 mengatur klasifikasi kapasitas fiskal daerah yang masuk kategori tinggi, sedang, dan rendah. Mengacu pada PP 18/2017, besaran kenaikan tunjangan komunikasi DPRD memang didasarkan pada sejauh mana kemampuan keuangannya.

Syarifuddin menjelaskan, klasifikasi tersebut terbagi menjadi dua, yakni untuk provinsi dan kabupaten/kota. Untuk provinsi, daerah yang memiliki kapasitas fiskal di atas Rp 4,5 triliun masuk kategori tinggi, Rp 1,4 triliun sampai Rp 4,5 triliun kategori sedang, dan di bawah Rp 1,4 triliun masuk kategori rendah.

Sementara itu, untuk kabupaten/kota, daerah yang memiliki kapasitas fiskal di atas Rp 500 miliar masuk kategori tinggi, Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar kategori sedang, dan di bawah Rp 300 miliar masuk kategori rendah. Kapasitas fiskal dihitung setelah pendapatan umum dikurangi belanja pegawai negeri. ”Jika sebuah provinsi di luar belanja pegawai masih punya Rp 4,5 triliun, berarti kategori tinggi,” ujarnya.

Namun, dia menggarisbawahi bahwa besaran tersebut harus didasarkan pada realisasi anggaran dua tahun sebelumnya. Sebab, jika didasarkan pada rancangan anggaran, hal itu rawan dengan manipulasi. Dengan asumsi tersebut, besaran kenaikan tunjangan DPRD dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. ”Kalau mereka rekrut pegawai negeri banyak dan memengaruhi besaran fiskal, otomatis terkoreksi,” imbuhnya.(ygo/bds/jpnn/din)

 

KLASIFIKASI BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI DAN RESES DPRD 

KATEGORI TINGGI

Provinsi
Kapasitas fiskal di atas Rp 4,5 triliun (ada 10 provinsi)

Kabupaten/kota
Kapasitas fiskal di atas Rp 550 miliar (ada 127 daerah)

Besaran tunjangan
7 kali uang representasi

KATEGORI SEDANG

Provinsi
Kapasitas fiskal Rp 1,4–4,5 triliun (ada 14 provinsi)

Kabupaten/kota
Kapasitas fiskal Rp 300–500 miliar (ada 252 daerah)

Besaran tunjangan
5 kali uang representasi

KATEGORI RENDAH

Provinsi
Kapasitas fiskal di bawah Rp 1,4 triliun (ada 10 provinsi)

Kabupaten/kota
Kapasitas fiskal di bawah Rp 300 miliar (ada 129 daerah)

Besaran tunjangan
3 kali uang representasi