Beranda PRO DESA Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Petani

Tingkatkan Kapasitas dan Kualitas Petani

655
0

BPPSDMP Canangkan Program Pemberdayaan Terpadu

BANDUNG– Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementrian Pertanian RI mencanangkan program gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan regenerasi petani. Di mana salah satunya adalah meningkatkan kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berorientasi bisnis.

Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono menyatakan, pihaknya telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kementrian Pertanian tahun 2015-2019.

Menurutnya, Dalam KEP ada tiga unsur utama yang harus terpenuhi, yang pertama harus tetap sebagai media proses pembelajaran, edukasi dan penyuluhan, kedua sebagai wahana kerja sama, serta ketiga unit usaha yang berorientasi bisnis.

Pihaknya terus mengupayakan agar kapasitas para petani bisa lebih meningkat melalui pengetahuan sumber-sumber pemasaran. Setelah sumber pemasaran ini dikuasai atau dipahami, maka KEP akan diarahkan untuk bekerjasama dengan sumber permodalan, perbankan, sampai usaha para petani ini diasuransikan.

“Dengan demikian, KEP ini pasarnya jadi jelas, modalnya bisa dikerjasamakan dengan sumber-sumber keuangan, sarana prasarananya juga bisa bekerjasama dengan sumber produksi, termasuk penjaminan asuransi untuk petani,” ucap Momon di SHEO Resort Hotel, Kamis (8/3).

Menurut dia, KEP harus dikelola dan sahamnya 100 % dimiliki oleh petani. Oleh karena itu, pihaknya mendorong KEP agar menjadi korporasi petani yang berintegritas dengan pihak swasta, BUMD dan BUMDes.

“Sebagai contoh di Jawa Barat, gapoktan di 9 kabupaten sudah bekerjasama dengan BUMDes dan BUMN. Saham BUMN sekitar 50 %, sedangkan saham KEP dan BUMDes 49 %. Kami inginkan, KEP bisa lebih diperkuat agar eksistensinya menjadi lebih baik lagi dan tentunya berorientasi tidak hanya better farming saja, tapi harus better business dan better income,” terangnya.

Kementrian Pertanian, lanjut dia, akan terus mengembangkan gapoktan madya yang kini jumlahnya mencapai 21 ribu poktan dan 2 ribu poktan di kelas utama agar menjadi KEP yang berbadan hukum sehingga bisa berhubungan langsung dengan sumber permodalan.

Karena sejauh ini, jumlah KEP dalam bentuk koperasi dan PT hanya sebesar 1,08 % dibanding jumlah poktan di seluruh Indonesia yakni sebanyak 576.897 poktan. Dengan target IKU, dia meminta ada kerja keras dari semua pihak untuk meningkatkan jumlah kelembagaan petani yang mempunyai kemampuan tinggi di kelas madya dan utama.

“Dengan begitu, kami inginkan petani dapat lebih mudah menjangkau sistem pembiayaan perbankan, karena usaha pertanian sudah dikelola layaknya korporasi profesional dengan menerapkan manajemen dan mekanisme pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan pasca panen, sampai distribusi dan pemasaran,” jelasnya. (eko/tra)