Beranda HEADLINE Terendah Rp250 Ribu, Termahal Rp1,2 Juta

Terendah Rp250 Ribu, Termahal Rp1,2 Juta

170
0

PUSAKANAGARA-Musyawarah pembahasan ganti rugi lahan terdampak proyek Pelabuhan Patimban, kemarin (16/5) dilakukan di dua tempat, yakni aula Desa Gempol dan aula Desa Kotasari. Sebelum rapat, warga diberi lembaran berkas yang berisi nilai ganti rugi lahan yang nilainya sudah ditentukan oleh tim appraisal. Namun rapat kali ini hanya khusus lahan untuk akses jalan menuju pelabuhan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Pelabuhan Patimban Dirjen Perhubungan Laut Kementeian Perhubungan, Ngatiyo SIP mengatakan, pihaknya meminta dukungan warga terdampak proyek pelabuhan Patimban.
“Mungkin kebetulan, kebetulan yah, ada tanahnya atau sawah dari bapak/ibu yang masuk wilayah yang sudah direncanakan,” beber Ngatiyo di hadapan warga.

Namun Ngatiyo menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tidak akan begitu saja menyepelekan hak-hak warga terdampak. Khususnya mereka yang saat ini masuk dalam musyawarah nilai ganti kerugian.

Ngatiyo juga menjelaskan, jika dalam musyawarah kali ini disetujui, proses pembayaran akan dilakukan sebelum Idul Fitri tiba.
“Insyallah, sebelum lebaran bapak ibu sudah menerima, paling lambat setelah lebaran,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang, Lilis Ismayatuti SH mengimbau warga terdampak akses jalan menuju pelabuhan Patimban, untuk membereskan warkah-warkah (berkas pertanahan) yang belum lengkap dan belum ditandatangani. Sebab, menurut Lilis, kelengkapan warkah beserta tandatanganya, akan berhubungan langsung dengan proses pembayaran.
“Warkahnya segera dibereskan, karena yang belum ditandatangani akan dikembalikan. Sebab, nantinya warkah tersebut akan diberikan pada BPKP,” jelasnya.

Ia juga berharap, dengan lengkapnya warkah tersebut, proses pembayaran ganti rugi atau ganti untung bisa segera dilakukan.
“Mudah-mudahan seperti kata PPK tadi, sebelum idul fitri sudah terbayarkan,” ungkapnya.

Pantauan Pasundan Ekspres, mayoritas warga menyetujui. Tak sedikit diantaranya langsung menandatangani berkas ganti kerugian dari nilai yang ditawarkan. Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya ada sekitar 128 bidang yang diberikan nilai ganti rugi dalam bentuk amplop di 4 desa yang untuk akses jalan menuju pelabuhan Patimban, yakni Desa Gempol sebanyak 65 bidang, Desa Kalentambo sebanyak 23 bidang, Desa Pusakaratu 23 bidang serta Desa Kotasari 17 bidang.

Dari jumlah tersebut, diantaranya 5 bidang di Desa Kalentambo tidak disetujui, 5 bidang di Desa Gempol tidak dihadiri pemiliknya. Sementara di Desa Kotasari sebanyak 2 bidang tidak hadir dan 1 bidang menunggu persetujuan.

Menurut Ketua Tim Appraisal, Andriansyah SH, total anggaran secara keseluruahan dalam pembebasan lahan Proyek Patimban ini, yakni Rp500 miliar. Saat ini, untuk pengadaan tanah yang digunakan akses jalan nilainya mencapai Rp48 miliar.
“Tapi untuk di Patimban kita belum bisa menyimpulkan ya, karena saat ini masih terus berjalan prosesnya. Yang jelas untuk akses jalan ini mencapai Rp48 miliar,” ucapnya.

Andriansyah menuturkan, hasil penilaian terhadap harga tanah untuk akses jalan ini berada di range nilainya bervariasi, mulai terendah sekitar Rp250.000 hingga paling mahal mencapai Rp1.200.000 per meter persegi (m2).

Sementara itu warga Desa Gempol, Lili Daryana berujar bahwa dirinya menerima nilai ganti kerugian di tanah miliknya. “Bagus ya, saya pribadi menerima. Dengan hasil taksiran segitu saya menerimanya,” ungkapnya.

Ia juga berharap, kedepannya dengan adanya pelabuhan Patimban dapat memberi dampak positif dan membuka lapangan pekerjaan serta menumbuhkan ekonomi.

Di tempat yang sama, Bidan Iim mengungkapkan, sebetulnya dirinya berharap nilai ganti rugi bisa lebih dari yang diterimanya saat ini. Namun meski begitu, ia bukan berarti menolaknya. Sebab menurutnya, jika ia tidak menyetujui, proses yang dilalui akan panjang dan melelahkan. “Setujupun terpaksa ya, karena sebetulnya ga mau dijual, tapi kan harus ya, ya udah kita setuju,” ungkap Iim.

Pelaksanaan musyawarah sendiri yang terbagi dalam dua sesi, yakni pukul 09.00-13.30 di Aula Desa Gempol dan pukul 14.00-17.00 di Aula Desa Kotasari. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jajaran BPN Kabupaten Subang, Dinas Perhubungan Kabupaten Subang serta Muspika Kecamatan Pusakanagara mulai.

Saat ini proses musyawarah berlangsung bukan lagi mentukan nilai harga, akan tetapi bentuk ganti rugi yang diberikan yaitu berupa uang, saham atau tanah/pemukiman kembali sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (ygi/din)