ASEP IMAM MUTAQIN/PASUNDAN EKSPRES PENDAFTARAN: Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan melakukan rekrutmen Panwascam.

NGAMPRAH – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana akan melakukan perekrutan Panwaslu tingkat Kecamatan atau Panwascam pada akhir bulan September 2017. Hal itu dilakukan sebagai langkah persiapan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dan Pemilihan Bupati (Pilbup) KBB tahun 2018.

Ketua Panwaslu KBB, Cecep Rahmat Nugraha mengatakan saat ini pihaknya sedang melalukan berbagai persiapan jelang memasuki tahapan Pilkada, salah satunya melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Diantaranya, soal rencana perekrutan Panwascam yang ditargetkan bisa terbentuk pada akhir September 2017.

“Kami masih dalam persiapan di internal dengan terus berkoordinasi dengan Bawaslu. Salah satunya meminta arahan soal rencana rekrutmen Panwascam. Karena kami baru terbentuk jadi belum ada bimtek untuk itu,” kata Cecep saat dihubungi Pasundan Ekspres, Minggu (3/9).

Selain berkoordinasi dengan Bawaslu Jabar, lanjut dia, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Pemkab Bandung Barat terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pilkada. Sedangkan untuk pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada nanti, pihaknya berkoordinasi dengan Polres Cimahi dan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Bale Bandung dalam hal ini sebagai Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Rabu kemarin, kami sudah berauadensi dengan bupati untuk membahas persiapan teknis sarana dan prasarana Panwas termasuk kebutuhan anggaran,” ujarnya.

Dia berharap rekrutmen Panwascam itu bisa rampung pada akhir bulan September. Sehingga pada bulan Oktober 2017, Panwascam sudah bisa mulai bekerja.

“Karena setelah rekrutmen Panwascam, kami akan melanjutkan perekrutan pengawas hingga tingkat desa,” ujarnya.

Sementara untuk pelaksanaan Pilkada KBB, Panwaskab membutuhkan anggaran sekitar Rp 8,6 miliar. Anggaran itu untuk kebutuhan Panwaslukab dalam menghadapi Pilkada KBB tahun 2018.

“Yang jelas anggaran itu untuk kebutuhan panwaslu dalam menghadapi Pilkada 2018. Mulai yang terkait dengan kesekretariatan, Honorarium dan operasional. Anggaranya sudah setujui, sekarang tinggal mengagendakan penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah-red),” pungkasnya.(sep/ded)