Beranda BANDUNG Targetkan 50 Ribu Sertifikat Gratis

Targetkan 50 Ribu Sertifikat Gratis

88
0
EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES AKRAB: Doddy Imron Cholid, tenaga ahli kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR). bersama petani di Bandung Barat. Ia menargetkan 50 ribu bidang sertifikat gratis untuk masyarakat.

Februari Sudah Mulai Pengukuran Tanah

BANDUNG BARAT– Rakyat harus sejahtera dengan memiliki sertifikat tanah. Hal itu disampaikan oleh Doddy Imron Cholid, tenaga ahli kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Oleh karena itu, melalui program kementerian ATR, untuk tahun 2018, Doddy menargetkan 50 ribu bidang sertifikat gratis untuk masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

“Sudah kami hitung, itu sekitar 300 ribu bidang se KBB. Tapi tahun ini saya sudah minta sama pak menteri agar diluncurkan dana (APBN) untuk sebanyak 50.000 bidang. Insyallah akan disetujui tapi nanti untuk 2018. Kalau keluar anggarannya di 2018, mudah mudahan pada bulan Februari sudah bisa mengukur,”ujar Calon Bupati Kabupaten Bandung Barat itu. Jum’at (6/10).

Menurut Doddy, memang program tersebut tidak gratis 100 persen, soalnya ada BPHTB yang harus dibayar,”Materai mereka harus beli lah, dan BPHTB harus bayar, kecuali rumah yang harganya 50 jutaan maka pajaknya bisa nol,” sambungnya.

Doddy mengungkapkan, salah satu kendala masyarakat belum melakukan penyertifikatan adalah biaya mahal dan persyaratannya yang cukup sulit.

Oleh karena itu sebagai calon Bupati KBB, Dirinya membuat terobosan dengan cara mengambil program pemerintah dalam membuat sertifikat gratis.

“Kami buat terobosan dengan mempermudah masyarakat, karena pak presiden Jokowi juga menginginkan tanah masyarakat bersertifikat,”terangnya.

Maka dari itu, Doddy turun langsung Membantu percepatan program pemerintah, sehingga target penyertifikatan di KBB dapat akan cepat terselesaikam.

“Saya juga akan mengadakan pelatihan kursus untuk petugas ukur sebagai penyerapan tenaga kerja dan bisa mengukur ke seluruh wilayah manapun di Indonesia,”paparnya

Warga yang memiliki sertifikat, lanjutnya, sudah masuk sistem politik dan ekonomi pemerintah, karena dengan sertifikat tersebut masyarakat dapat menjadikan sertifikat sebagai koleteral dalam membangun usaha dan bisnis.

“Dengan memiliki sertifikat masyarakat harus sejahtera, karena sertfikat dapat dijadikan modal awal atau pengembangan usaha, yang dijadikan sebagai koleteral,”tandasnya. (eko/tra)