Beranda PURWAKARTA Soal Penundaan Pembayaran Siltap, Pemkab Purwakarta Merasa Difitnah

Soal Penundaan Pembayaran Siltap, Pemkab Purwakarta Merasa Difitnah

104
0
Istimewa

PURWAKARTA – Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) melaporkan masalah penundaan pembayaran siltap (penghasilan tetap) di Purwakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komunitas yang tidak jelas badan hukumnya itu, bertandang ke Gedung KPK pada Selasa, kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana mengatakan bahwa penundaan pembayaran siltap tidak bermasalah.
“Itu fitnah, itu terjadi karena target pendapatan daerah tidak tercapai. Jadi, pembayaran siltap ditunda dulu tahun kemarin dan dibayarkan tahun ini. Karena itu, tidak ada masalah, karena tetap dibayarkan. Informasi KPP itu terindikasi hoax,” kata Iyus, kemarin (16/5) di Purwakarta.
Senada dengan Iyus, Sekretaris Badan Keuangan dan Asset Daerah Norman Nugraha menjelaskan ihwal siltap untuk aparat desa. Menurut dia, Bupati Purwakarta saat itu, tidak serta merta bisa mencairkan anggaran tanpa nomenklatur dan ketersediaan dana.
“Kalau tidak ada dua hal itu, maka tidak bisa cair,” singkatnya.
Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Purwakarta Lalam Martakusuma mengatakan bahwa langkah KPP telah mencoreng nama baik Purwakarta. Karena itu, pihaknya mengaku tidak segan melaporkan balik organisasi tersebut.
Ditambah, organisasi tersebut digawangi Munawar Holil dan Riyad Abdul Hanan yang juga merupakan relawan Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sehingga, Lalam mencium aroma politik yang sangat kental dibalik pelaporan mereka.
Untuk diketahui, keduanya tergabung dalam salah satu simpul relawan Ridwan Kamil yakni BARKA atau Baraya Ridwan Kamil.
“Kami tidak akan segan kepada pihak yang mengganggu kondusivitas masyarakat Purwakarta. Kita ketahui, ini momen pilkada, pasti ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara,” katanya.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua GIBAS Purwakarta Hari Kristiawan. Menurut dia, konsistensi penegakan hukum mutlak harus dilakukan. Akan tetapi, kata dia, pelaksanaannya tidak boleh ditunggangi pihak yang berkepentingan secara politik.
“Jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan hukum demi kepentingan politik. Ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat dimana pun termasuk Purwakarta. Semuanya harus taat hukum tetapi tidak boleh berdasarkan kepentingan politik,” ujarnya.
Secara organisatoris, pihaknya siap menjaga kondusivitas Purwakarta dari pihak yang mencoba mengganggu.
“Siap, tentu kami jaga Purwakarta dari pihak semacam itu,” pungkasnya.(rls/din)