Beranda KARAWANG Sesalkan Pemkab Tak Transparan Soal Audit BPK

Sesalkan Pemkab Tak Transparan Soal Audit BPK

49
0

KARAWANG-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang, Khoerudin menilai Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, menunjukan pesimisme dengan tidak menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018. Seperti diketahui, target PAD Karawang tahun 2017 dan tahun 2018 menempati posisi angka yang sama, yaitu Rp 1,2 triliun.

“Prihatin rasanya kala mendengar pidato bupati pada penyampaian nota pengantar KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun anggaran 2018 tersebut. Kenapa justru yang diperlihatkan sikap pesimis? Padahal sebenarnya potensi PAD kita luar biasa. Kunci keberhasilan angka capaian target tinggal keseriusan eksekutif melalui OPD masing-masing,” kata politisi PKB tersebut, Sabtu (12/8).

Oleh karenanya, ia bersama Fraksi PKB telah menyiapkan usulan kepada Pimpinan DPRD agar disiapkan alokasi anggaran untuk melakukan kajian terkait kemampuan eksekutif dalam mencapai target PAD, berikut menginventarisir potensi-potensi PAD yang belum digarap dan disentuh Pemkab Karawang. Pihaknya yakin, apabila pihak eksekutif jeli dan punya kemauan, bukan hanya target tahun ini yang bisa terlampaui, namun penetapan target tahun 2018 bisa diproyeksikan lebih tinggi lagi.

“Makanya jangan aneh ketika bupati sendiri mengakui bahwa kebutuhan pembiayaan realisasi pembangunan pada tahun 2018 cukup berat. Angka defisitnya saja diproyeksikan beliau sekitar Rp 835,5 miliar. Bagaimana mampu menyeimbangkan kebutuhan anggaran dengan keberadaan kas daerah jika belum apa-apa sudah pesimis terhadap kemampuan mengoptimalkan potensi PAD. Haruskah kita terus berharap dapat peningkatan tambahan dana perimbangan atau dana bagi hasil?,” heran Khoerudin.

Ia menyarankan, dua hal yang harus segera dilakukan bupati. Yakni, efisiensi dan menaikan PAD. Karena dengan cara inilah, menurutnya pemerintah daerah mampu melewati beban tersebut. Khoerudin juga menyesalkan pihak eksekutif mengenai hasil audit BPK yang tidak pernah transparan disampaikan ke DPRD.

“Kami kan punya fungsi kontrol. Kalau begini terus seakan-akan kami di legislatif merasa dilemahkan. Makanya sekarang langkah kami dimulai dengan membuat program pengkajian PAD yang bisa dilaksanakan pihak ketiga. Kami harus punya data otentik. Jangan sampai kecolongan terus,” tandasnya. (use/din)