Beranda KARAWANG Sekda Sikapi Pemotongan Dana Kapitasi

Sekda Sikapi Pemotongan Dana Kapitasi

129
0

KARAWANG-Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna menegaskan, pemotongan anggaran yang sudah peruntukannya itu tidak diperbolehkan. Meskipun itu untuk biaya akreditasi puskesmas. Namun, Kepala Puskesmas harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan kesediaan anggaran.

Menurut Teddy, kepala puskesmas harus bisa mengkaji peruntukan dana kapitasi. Sebab, disana ada juga untuk pelayanan kesehatan. Selain itu ada anggaran dari pemerintah pusat yaitu biaya oprasional kesehatan (BOK).
“Tugas kepala puskesmas itu berat. Harus bisa mengkaji kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Apa itu sudah cukup? Jika belum harus ada penyesuaian anggaran dengan kebutuhan,” katanya.

Dikatakan Teddy, kedepan puskesmas akan dijadikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga kepala puskesmas bisa terdorong untuk mencari anggaran dari pelayanan. Selain itu, dengan dijadikannya puskesmas sebagai BLUD, tujuannya untuk embrio rumah sakit khusus TBC dan bisa rawat inap.
“Tidak bisa semuanya anggaran puskesmas itu dari APBD. Sebab jika semuanya dari kas daerah akan berat. Sebab, jika mencakup semua mulai dari pelayanan, sarana dan prasarana, SDM dan fasilitas lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, dana akreditasi puskesmas sebesar Rp 1,557 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dihabiskan untuk pendampingan dan workshop saja. Akibatnya puskesmas yang mendapat akreditasi harus melakukan pemotongan anggaran kegiatan rutin dan pemotongan dana kapitasi pegawai puskesmas.
“Jika ada kepala puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan bilang tidak ada pemotongan kegiatan rutin dan pemotongan dana kapitasi petugas puskesmas, untuk biaya akreditasi bisa dibilang itu bohong. Sebab anggaran DAK untuk akreditasi hanya untuk pendampingan dan workshop saja,” ujar salah seorang pegawai puskesmas yang namanya minta dirahasiakan.

Menurutnya, tujuan diadakan akreditasi itu sangat bagus bagi kepentingan masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaanya dibutuhkan waktu yang cukup panjang serta biaya yang cukup banyak, karena hampir semua aspek dinilai. Mulai dari mulai yang bersifat administratif sampai ke urusan fisik bangunan.
“Untuk rumah sakit swasta atau RSUD yang ada di Karawang mungkin masalah pendanaan tidak menjadi beban, tapi untuk tingkat puskesmas yang keuangannya sangat pas-pasan sudah pasti menjadi beban tersendiri,” katanya.

Sebenarnya, lanjutnya, banyak petugas puskesmas dan kepala puskesmas yang mengeluhkan adanya akreditasi karena harus memotong biaya rutin dan dana kapitasi. Akan tetapi semuanya takut untuk bicara ke publik.
“Dana yang harus disediakan oleh Puskesmas untuk kegiatan akreditasi dari tahap persiapan sampai dengan tahap survey bisa menghabiskan anggaran kurang lebih diatas Rp 30 jutaan, dari mulai penataan fisik bangunan, cetak leaflet dan penggandaan. Uang sebanyak itu dari mana puskessmas bisa mendapatkannya? Kalau bukan memotong biaya rutin dan dana kapitasi,” paparnya.

Akibatnya, kata PNS puskesmas itu, dana akreditasi itu hanya menguntungkan pendamping dari Dinas Kesehatan saja karena mendapat honor yang mencapai Rp 5 juta perbulan dari dana akreditasi itu. Sementara puskesmas hanya jadi objek penderita saja, karena harus mensiasati anggaran akreditasi itu. “Pendamping akreditasi bisa mendapat honor diluar gaji lebih dari Rp 5 juta, tapi kami dana kapitasi kami harus dipotong untuk akreditasi puskesmas,” keluhnya. (use/din)