Beranda HEADLINE Segerakan Pemulangan Jenazah Koriah

Segerakan Pemulangan Jenazah Koriah

34
0

Pemkab Subang Wajib Bantu Warganya

SUBANG-DPRD mendorong Pemkab Subang segera memproses pemulangan jenazah TKI asal Subang, Koriah yang menjadi korban pembunuhan oleh majikannya di Jeddah, Arab Saudi.
Anggota Komisi IV DPRD Subang, Dede Warman mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk menangangi hal itu. Mulai dari proses pemulangan hingga membantu biaya pemakaman.

Terlebih menurut Disnakertrans, korban merupakan TKI illegal. TKI illegal selama ini tidak tercover oleh asuransi BPJS. Pemulangan korban juga terbilang memakan waktu lama. Persoalan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian setempat.
“Kita akan berkoordinasi untuk penyelesain masalahnya. Kami mendorong dengan pihak terkait seperti dengan Disnaker, PJTKI dan Kedutaan Besar untuk segera mempercepat pemulangan jenazah,” ujarnya.

Dia mengatakan, terlepas dari persoalan legal atau illegal, Pemkab Subang wajib membantu persoalan yang dihadapi warganya.
“Pemkab harus bertanggungjawab karena itu masyarakat Subang dan harus dilayani,” ungkapnya.

Selama ini, kata dia, Disnakertrans intens berkomunikasi dengan PJTKI. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan TKI Subang bisa segera sampai informasinya. Selain itu Disnakertrans bisa langsung cepat tanggap mengambil tindakan-tindakan. Termasuk mengenai pemulangan jenazah ini.
“Sehingga Pemkab bisa langsung menangani persoalan dengan cepat,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua DPRD Subang, Hendra Purnawan. Kata Hendra, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Disnakertrans untuk membahas persoalan tersebut.
“Besok (hari ini) kita panggil Kepala Disnakertrans Subang untuk menanyakan seperti apa yang terjadi,” ujar pria yang akrab disapa Boenk tersebut.

Hendra juga meminta Disnakertrans segera melakukan langkah-langkah kongkrit. Sehingga para TKI asal Subang yang bermasalah di luar negri bisa segera dipulangkan ke kampung halamannya.

Sementara itu akademisi STIESA Subang, Gugyh Susandy memberikan pandangannya mengenai TKI ini. Menurutnya, pilihan menjadi TKI lebih banyak karena motif ekonomi. Mereka memilih keluar negeri karena secara faktual upah di luar negeri lebih baik dibandingkan dalam negeri.

Mengenai TKI mendapatkan persoalan kekerasan, menurutnya disebabkan beberapa kondisi. Status mereka unskilled labour (buruh yang kurang terampil) sehingga kemungkinan mereka masuk dalam sektor pekerjaan kasar yang kemudian diperlakukan secara tidak layak.

Hampir kebanyakan warga berangkat ke luar negeri dengan melalui perantara (calo/pengarah tenaga kerja), sangat dimungkinkan terdapat oknum perantara yang tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya ada eksploitasi dan kekerasan.
“Status mereka sebagai TKI ilegal sangat dekat dengan kondisi kekerasan dan perlakuan tidak adil,” ungkapnya.

Menurutnya, solusi yang dapat dilakukan secara komprehensif antara lain menata industri dalam negeri dan sektor ekonomi yang membuka lapangan kerja di daerah-daerah kantong TKI, mendidik mereka menjadi Skilled Labour, membina dan menyeleksi dengan ketat perusahaan pengerah tenaga kerja agar profesional dan akuntabel serta memberikan perlindungan hukum kepada korban TKI yang mengalami masalah ketenagakerjaan.
“Siapa leading sectornya di tingkat lokal adalah Pemda dalam hal ini Bupati dan DPRD dengan melibatkan stakeholder lainnya, misal BNP2TKI,” ungkapnya.(ysp/ygo/din)