Beranda PRO DESA Rustandie Konsisten Upayakan Kesehatan Jiwa di Jabar

Rustandie Konsisten Upayakan Kesehatan Jiwa di Jabar

42
0
Rustandie

PURWAKARTA-DPRD Jawa Barat melalui situs resminya berencana mengusulkan inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prakarsa Penyelenggara Upaya Kesehatan Jiwa di Jawa Barat (Jabar). Hal ini dikarenakan banyaknya kasus kondisi kesehatan warga Jawa Barat yang mengalami gangguan namun banyak yang belum tertangani.

Anggota Badan Pembentukan (BP) Perda DPRD Jabar H Rustandie SH mengatakan, Raperda tersebut akan dibentuk berdasakan kondisi kesehatan jiwa di tengah masyarakat yang cukup memprihatinkan.

Dirinya mengakui, fasiltas kesehatan jiwa di Jabar sangat kurang seperti keberadaan rumah sakit jiwa yang hanya ada di Bandung, ditambah kurangnya fasiltas yang ada. Bahkan, sumber daya manusia seperti dokter jiwa masih sangat minim.

“Psikiater, perawat, dan fasilitas perawatan masih sangat terbatas. Ini yang menjadi keprihatinan kita,” kata Rustandie di Purwakarta, belum lama ini.

Berdasarkan aspirasi dari daerah yang masuk, lanjut Anggota Komisi V ini, banyak masyarakat yang mengalami gangguan Jiwa tapi tidak tertangani dengan baik. Salah satu penyebabnya, msih banyak masyarakat beranggapan bahwa penyakit kejiwaan bisa diobati dengan cara-cara tradisional.

Berangkat dari itu semua, kata Rustandie, BP Perda mencoba merumuskan untuk membuat perda mengenai kesehatan jiwa dengan mengatur orang yang mengalami gangguan jiwa.

Hal ini, sambungnya, dilakukan sebagai upaya perluasan pelayanan kesehatan jiwa dengan memberikan masukan dan usulan agar Pemprov Jabar bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang khusus menangani kejiwaan. Terlebih di Jabar banyak pesantren-pesantren yang mampu menangani itu.

“Itu pesantren banyak yang menangani orang yang mengalami gangguan jiwa tapi tidak ada pembinaan dari pemerintah,” kata Rustandie.

Ke depan, sambungya, Pemprov Jabar diharapkan dapat berperan dan ambil bagian dalam melakukan pembinaan kelembaga pesantren tersebut. Bahkan, dengan dibentuknya Raperda ini, hak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa dapat terpenuhi.

“Ke depan, baik di Kabupaten/Kota di Jabar tidak akan ada lagi orang yang mengalami gangguan jiwa yang keluyuran di jalan,” ujarnya.

Rustandie yang berasal dari Fraksi Partai Nasdem ini berpendapat, di beberapa daerah terpencil masih ada anggapan bahwa penyakit gangguan jiwa tidak boleh bermasyarakat karena sangat membahayakan. Sehingga, tidak sedikit manyarakat mengucilkan dengan cara dipasung.

“Raperda ini nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan mekanisme yang sudah diatur oleh dewan. Namun, yang terpenting bila perda ini sudah disahkan harus disertai implementasi di lapangan,” ucapnya.(rls/add)