Beranda PURWAKARTA Rustandie: Kasus Garut Adalah Warning

Rustandie: Kasus Garut Adalah Warning

76
0

PURWAKARTA-Cabup Purwakarta yang masih berperkara di Mahkamah Agung (MA), H Rustandie SH mengatakan, penangkapan yg dilakukan Satgas Anti Politik Uang Bareskrim Polri terhadap Ketua Panwaslu dan Komisioner KPU Garut adalah warning betapa penyelenggara pemilu harus benar-benar bekerja dengan integritas tinggi.

“Penyalahgunaan wewenang dan upaya meraih keuntungan pribadi, memang bagaikan dua sisi mata uang dengan jabatan yg diemban. Posisi sebagai Panwas maupun Komisioner KPU berpeluang untuk menggadaikan integritasnya, jika berhadapan dengan iming-iming uang dan fasilitas,” ujarnya saat menggelar silaturahmi dengan awak media di kediamannya di Purwakarta, Minggu (4/3).

Karena itu, sambung dia OTT di Garut jangan hanya berhenti di kabupaten itu. “Satgas mesti menyelidiki, daerah lainnya yang berpeluang terjadinya kongkalikong. Karena KKN bagaikan fenomena gunung es, yang terungkap atau tertangkap hanya sedikit di permukaan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi,” kata dia.

Dirinya pun meyakini jika Satgas sudah memiliki data awal terkait daerah mana saja yang besar kemungkinan terjadinya main mata antara penyelenggara pemilu dengan calon atau partai. “Tinggal di-trace (dilacak, red) bagaimana sikap mereka terhadap orang atau pihak yg mungkin memberi keuntungan finansial,” ujarnya.

Rustandie juga mendukung penuh Satgas untuk membongkar secara tuntas, kolusi yg mungkin ada, dengan tidak tebang pilih. “Garut, kata dia, adalah entry point atau jalan masuk untuk menguak kasus-kasus lain, yang boleh jadi lebih besar skalanya,” ucapnya.

Disinggung terkait perkara gugatannya di MA, Rustandie tetap optimis. “Jika MK mengabulkan maka saya sudah sangat siap, apabila tidak, saya akan menerimanya dengan lapang dada dan akan tetap mengabdi bagi masyarakat,” kata dia.

Dirinya juga merasa prihatin terkait salah satu survey yang menyebutkan masyarakat Purwakarta masih bingung menentukan pilihannya terhadap ketiga calon yang ada. “Lembaga Survey Pemilu & Politik (LSPP) mencatat ada 46,35 persen masyarakat Purwakarta yang masuk katagori undicided voters atau belum menentukan pilihannya. Dan perlu diingat, Pilkada tak sekadar menjalankan rutinitas pergantian kekuasaan lima tahun sekali, melainkan memilih pemimpin demi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.(add)