Beranda KARAWANG Rp25 Miliar Hilang Tanpa Solusi

Rp25 Miliar Hilang Tanpa Solusi

31
0
Hadis Herdiana

Akibat Pencabutan Izin Gangguan (HO)

KARAWANG-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Hadis Herdiana mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat terkait pencabutan izin gangguan atau HO. Pasalnya, pencabutan HO itu mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sebesar Rp 25 miliar.

Menurut Hadis, diterbitkannya Peraturan menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan mentri dalam negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah dan di ubah menjadi Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 27 tahun 2009, menjadi dasar hilangnya salah satu Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang.

“Dicabutnya Izin gangguan (HO) di Kabupaten Karawang berpengaruh terhadap hilangnya salah satu sumber pendapatan Kabupaten Karawang,” ujarnya, Kamis (12/10).

Menurut Hadis, hilangnya pendapatan asli Karawang yang mencapai puluhan miliar itu, tidak diikuti oleh upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai solusi atau pengganti pendapatan yang hilang tersebut.

“Kehilangan PAD yang dihasilkan dari izin HO untuk tahun 2017 sampai sekarang saja berada di angka 25 miliar, hal ini sangat disayangkan, dan lagi upaya untuk mengganti sumber yang hilang, sebagai solusinya belum ada,” katanya.

Hadis menyayangkan hal ini, padahal untuk mempermudah penyelenggaraan pembangunan dari sebuah investasi tidak perlu dihapuskan izin. “Jika untuk mempermudah penyelenggaraan pembangunan usaha kan masih banyak hal yang bisa ditempuh, tanpa harus menghapuskan izin yang berdampak pada hilangnya sumber pendapatan yang besar,” katanya.

Ditambahkann Hadis, informasi akan ditaikannya semua bentuk pajak oleh pemerintah pusat, itupun belum jelas, karena aturannyapun belum dibuat atau direvisi.

“Sementara informasi dari pusat akan meningkatkan sumber penghasilan dari semua pajak, namun hal itupun belum jelas karena aturannyapun belum ada atau direvisi,” pungkasnya. (use/tra)