Beranda BANDUNG Ratusan Massa Bakar Replika Tikus

Ratusan Massa Bakar Replika Tikus

97
0

NGAMPRAH – Ratusan massa yang mengatasnamakan LSM Penjara melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Kamis (12/4). Aksi unjukrasa itu dilakukan dalam rangka mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan sehari setelah penangkapan Bupati Bandung Barat oleh KPK. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan ganyang koruptor. Sebagai simbol perlawanan terhadap praktek korupsi, massa membakar replika tikus besar didepan Halaman Kantor Bupati Bandung Barat.

“Aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada KPK yang telah memberantas korupsi di KBB,” kata Ketua LSM Penjara, Andi Halim kepada Pasundan Ekspres.

Selain itu, kata dia, aksi unjukrasa ini untuk membuktikan kepada KPK soal sejumlah temuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sejumlah SKPD. Temuan itu berdasarkan laporan hasil Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2016, diantaranya Kerugian negara di Disperindag 173 juta, DPPKAD 191 juta
DCKTR 4,8 miliar, Bappeda 78 juta rupiah

“Kami minta agar para kepala dinas tersebut diproses secara hukum dan mengembalikan uang negara,” ungkapnya.

Meski demikian, Andi menampik jika unjuk rasa yang dilakukannya hanya mengambil kesempatan dari kasus operasi tangkap tangan bupati oleh KPK. Sebab, menurut dia, unjuk rasa tersebut sudah direncanakan sejak dua pekan sebelumnya.

“Kami di sini bukan mendemo bupati. Tapi, beberapa kepala dinas yang diduga melakukan korupsi pada tahun 2016. Mereka harus diproses secara hukum dan mengembalikan uang negara,” katanya.

Meski demikian, Andi menampik soal aksinya ini yang bertepatan dengan penetapan Bupati Bandung Barat Abubakar dan Sejumlah Kepala Dinas sebagai tersangka kasus suap.

“Ini hanya kebetulan saja, karena kami sudah merencanakan sejak jauh-jauh hari akan melakukan aksi unjukrasa ini sebelum kasus OTT KPK. Jadi aksi kami ini bukan untuk mendemo bupati tapi untuk beberapa kepala dinas yang diduga melakukan korupsi pada tahun 2016. Mereka harus diproses secara hukum dan harua mengembalikan uang negara,” ujarnya

Sementara itu, Pejabat Sekda KBB, Aseng Djunaedi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa tersebur. Meski demikian, pihaknya akan tetap menempuh mekanisme sesuai aturan perundang-undangan.

“Silahkan berunjukrasa, sah-sah saja asal disampaikan secara santun. Kami pum berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pengunjukrasa sesuai aturan yang ada,” singkatnya. (sep/tra)