Beranda OPINI Pudarnya Politik Pengabdian

Pudarnya Politik Pengabdian

242
0

Oleh: LISTIYONO SANTOSO*

*Pengajar mata kuliah etika dan fi lsafat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga
TENGARA krisis pengabdian di negeri ini bukanlah hal baru. Hampir setiap hari publik mendapat berita terjadinya pe nyelewengan kekuasaan para abdi negara. Belum selesai kasus suap anggota dewan terungkap, publik kembali mendapat berita dugaan suap terhadap lingkungan lembaga peradilan. Berita itu tentu bukanlah akhir cerita penyelewengan kekuasaan di negeri ini. Bisa jadi itu adalah epi sode lanjutan dari kasus serupa lainnya. Selalu ada babak baru, tokoh baru, dan skenario baru dari tingkah polah para abdi negara.

Karena sudah hafal jalan ceritanya, ma syarakat tidak kaget atas setiap episode yang muncul kemudian. Berita penyelewengan kekuasaan sudah begitu lazim diterima. Abdi negara yang amanah begitu jarang ditemukan. Berita di Jawa Pos (25/4) tentang sosok abdi negara bernama Hukmia Airlanggiwati, PNS Pemprov Jawa Timur, yang menolak uang lembur dan sidang abal-abal seolah menjadi berita ’’aneh’’. Seorang PNS yang bekerja dengan baik dan benar sebagai ben tuk pertanggungjawaban sebenarnya memang sudah me rupakan kewajiban. Namun, karena negeri ini sedang dilanda krisis keteladanan, berita tersebut seolah menjadi ’’oase’’ atas krisis pengabdian para abdi negara. Filosofi Pengabdian Istilah pengabdian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hal mengabdi atau meng abdikan. Seseorang yang meng abdi adalah seseorang yang mengerahkan segenap daya fisik dan pikirannya untuk kepentingan orang lain.

Keikhlasan menjadi –meminjam istilah Bergson– elan vital pengab dian. Menjadi wajar jika setiap ’’pengabdian’’ selalu disertai idiom tanpa mengharapkan imbalan jasa. Orang yang bekerja kepada negara disebut abdi negara. Aktivitas kesehariannya menjadi bagian dari alat negara dalam melayani kepentingan warga negara. Agar pekerjaannya total untuk negara, mereka diberi fasilitas seperti penghasilan serta tun jangan kesehatan dan pendidikan. Pemberian fasilitas itu dimaksudkan agar, sebagai abdi negara, mereka bekerja sepenuh hati dalam melayani warga negara. Abdi negara bukan hanya PNS, melainkan melekat pula dalam po sisi bupati, gubernur, menteri, hingga presiden, termasuk anggota dewan. Jabatan politik yang melekat pada posisi tersebut hanyalah membedakan posisi dan fungsi masing-masing. Substansinya sama, yakni tetap bekerja untuk kepentingan negara. Negara diciptakan bukanlah untuk kepentingan negara itu sendiri, melainkan untuk warga negara. Negara adalah milik publik, bukan personal. Keberhasilan pengelolaan negara terletak pada kemampuan mewujudkan kesejahteraan warga negara. Bukankah tujuan mulia negara secara jelas tertulis dalam Pem bukaan UUD 1945, yakni melindungi sege nap bangsa Indonesia dan selu ruh tumpah darah Indonesia, me majukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika seseorang sudah memutuskan menjadi abdi negara, semestinya ada kesadaran bahwa hidupnya sudah tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih mulia, yakni kepentingan negara.

Menjadi abdi negara haruslah disertai kesadaran total sebagai ruang mengabdi. Keutamaannya terletak pada terpenuhinya tugas dan tanggung jawab mulia sebagai abdi negara. Kesuksesannya diukur bukan pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, bukan pula kekayaan yang diperoleh, atau seberapa populer dirinya. Melainkan pada totalitas pengabdiannya bagi negara.

Pudarnya Rumah Pengabdian Totalitas pengabdian bukanlah hal sepele, melainkan nilai yang tidak tergantikan. Bekerja pada negara, bekerja pada rumah pengabdian. Di dalamnya bermuatan nilai keikhlasan sebagai wujud tu gas mulia. Ketika rumah pengabdian berorientasi pada keuntungan material, pada saat yang sama, kemuliaan abdi negara menjadi ternoda. Realitas itulah yang saat ini hadir di depan mata kita. Abdi negara bukan lagi profesi kemuliaan dalam rumah pengabdian yang bernama negara. Melainkan sebagai sarana bagi penguasaan nafsu-nafsu pribadi semata.

Sebagai abdi negara, mereka memiliki otoritas dalam mengelola negara. Otoritas itu bermakna kemampuan dan tanggung jawab moral bagaimana kekuasaan tersebut dikelola dan diperuntukkan pada kepentingan negara. Realitas penyalahgunaan kekuasaan saat ini menjadi keniscayaan sejarah. Kekuasaan tidak lagi menjadi amanah, melainkan ’’berkah’’ dengan memanfaatkan segenap akses pada penguasaan politik dan ekonomi. Negeri ini telah disandera perselingkuhan para abdi negara –birokrasi dan politisi– yang menjadikan kekuasaan tidak lagi bermuatan pengabdian, tapi penguasaan sumber-sumber kekayaan. Banyak abdi negara yang gaya hidupnya melebihi profilnya. Penghasilan setiap orang yang diberi ’’upah’’ oleh negara itu sangat mudah dihitung setiap bulan. Kalkulator konvensional pun mampu menghitung jumlah penghasilan mereka dengan baik. Jika mesin kalkulator tiba-tiba error karena tak mampu menampung jumlah digit angka, patut ’’dicurigai’’ dari mana sumbernya.
Karena itu, krisis pengabdian tidak cukup diselesaikan dengan khotbah soal amanah kekuasaan. Di perlukan reformasi birokrasi yang radikal agar potensi penyelewengan kekuasaan tak mudah lagi dilakukan. Pelaporan harta kekayaan pribadi, termasuk pajak penghasilan secara online, sesungguhnya menjadi salah satu alternatif agar publik mengetahui harta kekayaan milik pejabat publik. Selain itu, perlu langkah esktrem, sebagaimana pernah dilontarkan Plato (abad ke-6 SM), agar pejabat negara total mengabdi. Yakni, perlu ada pembatasan harta kekayaan dan pembatasan akses keluarga mereka dari aktivitas politik ekonomi.
Khotbah moral sering tidak efektif. Sebab, kata Voltaire, semua orang dalam hal uang, agamanya sama. Uang telah menjadi kekuatan magic yang menghipnotis manusia. Saat ini, segala sesuatu sudah begitu di kuasai dan dikendalikan uang. Wal lahu a’lam bis shawab. (*)