Beranda PURWAKARTA Polsek Kiarapedes Siaga 24 Jam

Polsek Kiarapedes Siaga 24 Jam

50
0

Alumni PMII Minta Presiden Keluarkan Perppu Anti Terorisme

PURWAKARTA-Pasca aksi teror di sejumlah wilayah di Jawa Timur, hampir semua jajaran Polri meningkatkan kesiagaan. Tidak terkecuali jajaran Polsek Kiarapedes, sebagai wilayah terluar di Kecamatan Kiarapedes, yang berbatasan dengan Kabupaten Subang, dengan hampir 60 persen wilayah hukumnya terhampar hutan dan perkebunan.

Kapolsek Kiarapedes, AKP Toto HP menegaskan, pihaknya selalu memposisikan Siaga 24 jam setiap saat, meski negri ini sedang tidak dilanda teror.
“Purwakarta pernah tercatat riwayat dilumpuhkannya dua terduga teroris, yaitu di KJA Jatiluhur. Catatan ini jelas menjadi perhatian Polri di wilayah hukum di Purwakarta. Namun atas nama jajaran Polres Purwakarta, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa Purwakarta dalam keadaan kondusif dan aman,” tegasnya.

Meski demikian, AKP Toto tetap mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melaporkan berbagai hal yang mencurigakan kepada pihak kepolisian. Termasuk jika menemukan warga tidak dikenal dan tidak melaporkan diri ke ketua RT atau RW setempat.
“Tetap semua pengendalian keamanan sejatinya ada di masyarakat, jangan mudah terprovokasi dan selalu waspada. Kemudian kami juga mengimbau, khususnya warga Kiarapedes untuk mengaktifkan kembali ronda keamanan lingkungan dan mendata setiap warga yang masuk,” ujarnya.

Lebih tegas AKP Toto menekankan masyarakat dan pemerintah, bahwa aparat kepolisian siap memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat, khususnya kepada teror yang jelas-jelas merugikan negara.

Sementara ntuk memastikan Polsek Kiarapedes tidak diserang aksi teror, satuan jaga Polsek Kiarapedes menempatkan personel jaga dengan perlengkapan lengkap siaga penuh.
“Atas nama Polri kami tegaskan, kami tidak takut teror,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Presidium Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hadi Musa Said meminta Presiden tidak perlu menunggu bulan Juni 2018 untuk mengeluarkan perppu anti terorisme. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perppu yang melekat dalam jabatanya.
“Ini sudah sangat mendesak dan darurat. Rasa aman masyarakat sangatlah mahal kalau dibiarkan berlarut-larut. Soal nanti DPR setuju atau tidak terhadap UU tentang terorisme, bisa didiskusikan dan direvisi. Saat ini yang diperlukan adalah payung hukum untuk menangani dan menuntaskan masalah yang terjadi saat ini,” terang Ade saat dihubungi via telpon selulernya, kemarin (14/5).

Kata Biadab, lanjut Ade, merupakan kalimat yang paling pas untuk mengungkapkan kemarahan masyarakat terhadap aksi terorisme yang belakangan terjadi. “Saya katakan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, yang harus segera diselesaikan sampai tuntas, sampai akar-akarnya, bukan saatnya lagi berdebat, ini menyangkut nyawa banyak orang, nyawa manusia, jangan dipertaruhkan lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujar Ketua Dewan Pembina Yayasan Pemuda Penggerak Desa dan Yayasan Nusantara Bangkit Kabupaten Purwakarta tersebut.

Kata Ade, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas. Sementara abaikan suara-suara sumbang yang menghambat penertiban perppu. “Jangan sampai korban berjatuhan lagi. Intinya rakyat butuh rasa aman titik. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang kongkrit agar rasa aman masyarakat bisa terjamin, dan selanjutnya pemerintah juga harus mengevaluasi program-program penanggulangan terorisne yang selama ini berjalan apakah sudah tepat sasaran atau belum, harus dievaluasi semuanya,” sebut Ade, panggilan akrab Hadi Musa Said.

Masih menurut Ade, pemerintah melalui Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) harus melakukan evaluasi terhadap lembaga-lembaga dari ancaman bahaya terorisme.
“Ini penting dilakukan, karena banyak informasi yang berkembang, aparat pemerintah juga ada yang terlibat,” imbuhnya.(dyt/mas/din)