Beranda OPINI Political Corruption (PDIP Subang Dibelit Ular)

Political Corruption (PDIP Subang Dibelit Ular)

187
0
ilustrasi

Oleh: Taswa Witular (Kang Away)

Lahirnya para kepala daerah baru dari partai “kecil” pada pilkada serentak 2015 lalu menunjukan partai-partai besar perlahan “ditinggalkan” pemilih. Salah satu penyebabnya adalah korupsi pada tubuh dan diri kader partai besar tersebut telah dilihat oleh rakyat. Korupsi bukan semata soal uang, tetapi juga soal kejujuran dan etika dalam mengatur strategi kebijakan publik.

Politik adalah sebuah proses merancang bangunan publik yang mestinya berlandas di atas kejujuran dan etika. Praktik sikut menyikut, permainan dalam kubangan lumpur politik dan penyingkiran kader partai yang militan atas nama uang telah menjadi awal suburnya lahan korupsi. Fakta politik seperti inilah yang menggumpalkan pesimisme bahwa korupsi tidak akan pernah hilang dari ruang politik.

Korupsi politik begitu telanjang kita saksikan di era otonomi daerah ini. Otonomi daerah yang muncul pasca gerakan Reformasi – diikuti pilkada langsung – dengan sendirinya menempatkan para kader partai besar pada jabatan publik. Perubahan cara pendudukan jabatan yang belum dipersiapkan oleh partai – partai ini menjadikan mereka mengambil jalan pintas. Alhasil, bukan kader yang berkualitas secara moral yang diusung tetapi lebih pada nilai jual alias potensi kemenangan.

Sinyal – sinyal dari partai telah berhasil mengundang para tikus mendekat. Tikus-tikus politik telah menggerayangi dan menggerogoti tubuh partai-partai besar dalam skala kalkulasi politik yang egois. Partai-partai besar kehilangan ruang untuk membentuk kader-kader politik militan tetapi hanya menjadi semacam “pohon” untuk dipanjati “politikus karbitan” demi meraih kursi kekuasaan.

Pada gilirannya, partai – partai besar itu mengalami pelemahan legitimasi sebagai akibat dari cara – cara mereka yang salah dalam mencapai tujuan. Korupsi politik (political corruption) ini menjadi “benih” hadirnya politik korupsi. Orang memutuskan untuk berpolitik agar nanti melakukan korupsi politik. Di balik gebyar korupsi politik sudah mulai berlangsung politik korupsi. Politik korupsi inilah yang akan menjiwai masa kekuasaan. Di Subang, sebuah kabupaten yang memiliki kekayaan alam mencukupi serta sumber daya manusia yang mumpuni, partai PDIP menjadi dominator politik sejak gerakan Reformasi. Selaras dengan “pangkat”nya dalam peta politik Subang, PDIP Subang pun mampu menunjukan kelasnya dengan pendudukan jabatan Bupati. Terakhir adalah Ojang Sohandi (masa bakti 2013-2018), “orang lain” ditubuh PDIP dengan akhir cerita yang mengenaskan.

Korupsi membuat Subang semakin  terpuruk. Dari tahun ke tahun tidak ada perkembangan yang signifikan. Siapa yang rugi? Bukan saja rakyat, namun tentunya pihak PDIP sendiri. Kerugian bagi PDIP bukan saja pada daya jual dihadapan rakyat Subang, tetapi akan lebih diperparah jika ketiadaan OS di Subang kini membawa implikasi pada soliditas internal DPC PDIP Subang mengingat OS adalah Ketua DPC PDIP (saat ini Ketua DPC dijabat sementara oleh Ketut). Lebih jauh, PDIP akan kehilangan moment di 2018 (Pilkada Subang) jika kemudian kasus OS tidak segera terselesaikan sehingga berimbas pada penempatan kader PDIP di kursi Wakil Bupati. Siapa bisa menyangkal, bahwa jabatan publik akan mampu memberi efek politik yang luar biasa bagi partai tempat pejabat tersebut berada. Setidaknya, ketika PDIP masih sempat (kondisinya mengisyaratkan harus ada Wabup) mendudukan kadernya sebelum Pilkada 2018 digelar, maka rakyat masih bisa merasakan secara dekat bentuk sentuhan pengabdian PDIP terhadap rakyat.

Namun tentu saja, ini sekali lagi bukan soal bersukaria.  Bukan soal transaksi ekonomi atau pembodohan DPP terhadap kader atau rakyat Subang. Ini adalah momentum untuk dapat melaju kembali sembari melepaskan lilitan diri dari ular politik.

Sebagai partai besar, PDIP Subang memiliki banyak nama yang dianggap patut.  Dari sekian banyak nama yang beredar sejak OS terkena OTT KPK, kini tentunya telah mengalami penyusutan menjadi beberapa nama saja. Penulis menangkap nama – nama yang masih beredar adalah Beni Rudiono (saat ini Ketua DPRD), Ating Rusnatim (saat ini Bendahara DPC / mantan anggota DPRD yang di PAW), Imam Budiman (pengusaha), Maman Yudia (kader senior, saat ini sekretaris DPC / mantan Wabup yang pernah disangkakan melakukan tindak pidana korupsi), dan Ahmad Yunus Arianto (kader senior / saat ini Wakil Ketua DPC Bidang organisasi).

Yang menarik adalah ketika kita melakukan analisa strategi pilpres ala PDIP. Saat pilpres, Jkw dan PDIP mampu menjawab secara cantik isu sara. Hantaman lawan melalui penggunaan jejaring sosial untuk melakukan pembusukan, bisa dilalui dengan cara menggandeng PKB sebagai partai berbasis agama. Meski berbeda konteks, PDIP Subang saat ini butuh figur yang dihadapkan kepada publik untuk kembali merebut hati rakyat. PDIP Subang tengah mengalami krisis kepercayaan. Apakah strategi serupa akan digunakan dalam penentuan Wabup? Jika demikian maka posisi Ahmad Yunus yang dikenal sebagai ulama akan diuntungkan.
*) Penulis dikenal sebagai konsultan politik nasional dari Subang – Jawa Barat