Beranda KARAWANG Petani Kepung Kantor Bupati

Petani Kepung Kantor Bupati

70
0

Minta Bantuan Mengenai Kejelasan Lahan

KARAWANG-Kantor Pemkab Karawang dikepung ribuan massa dari petani tiga desa Kecamatan Telukjambe Barat dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia mengepung kantor Bupati Karawang, Selasa (10/4).

“Kami ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya terkait lahan seluas 350 hektare yang berlokasi di tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat. Secara fisik lahan tersebut kini dikuasai perusahaan,” ujar kuasa hukum masyarakat tiga desa, Johnson Panjaitan.

Padahal, lanjut dia, hingga sekarang status lahan itu sebagain masih milik petani . Hal itu dibuktikan dengan ratusan sertifikat hak milik (SHM) atas nama petani setempat.

Pada kenyataannya, sambung Johnson, petani diusir dari tanah milik sendiri. “Rumah dan tanaman mereka digusur oleh APL. Mereka dilarang memanfaatkan lahan tersebut, bahkan hanya untuk lewat pun tidak diperbolehkan,” katanya.

Dikatakan, petani sengaja mendatangi kantor Bupati Karawang untuk meminta bantuan agar mereka dapat memanfaatkan lahan miliknya. Mereka berharap, pada Lebaran yang akan datang tanamannya sudah bisa menghasilkan uang.

Johnson juga menjelaskan, APL diduga telah bertindak curang dalam menguasai lahan tersebut. Perusahaan gurita itu telah memanfaatkan aparat penegak hukum agar lahan yang dikuasainya tidak diganggu pemilik aslinya.

Yang lebih parah, lanjut Johnson, APL telah menjual tanah yang masih dalam sengketa tersebut ke China Fortune Land Development (CFLD). “Saat ini CFLD terus menerus menagih sertifikat lahan yang sudah di-DP-nya itu. Padahal, persoalan di lapangan masih belum beres,” katanya.

Dikatakan, sebagai kuasa hukum para petani, dirinya menginginkan pemerintah turun tangan menyelesaikan kasus itu. Petani sebagai pemilik sah sebagian lahan tersebut harus mendapatkan haknya secara layak.

Perwakilan massa diterima langsung Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana didampingi Kapolres, Hendy F. Kurniawan. Dalam dialog tersebut, Cellica berjanji akan membentuk tim guna menyelesaikan kasus itu.

“Sebenarnya ini persoalan BPN dan Pemerintah Pusat. Namun karena lokasi ada di Kabupaten Karawang, kami berkewajiban untuk berperan menyelesaikan kasus ini,” kata Cellica.

Disebutkan, tugas tim akan menelusuri ihwal kasus itu dan melaporkannya ke pusat. Namun, sambil menunggu kasus itu terselesaikan, Pemkab Karawang mengizinkan petani menanami lahan tersebut, yang di dua dusun wilayah Desa Wanasari, yang saat ini dikuasai APL. “Kami bersama Kapolres akan mendampingi petani saat melakukan penanaman.Tanaman petani akan dijaga dari gangguan pihak manapun,” kata Cellica.

Mendengar pernyataan itu, massa langsung bergerak ke lokasi tanah sengketa. Di bawah pengawalan Kapolres beserta jajarannya, petani menanami lahan dengan pohon pisang dan timun suri.

Sementara itu, Kapolres Karawang Hendy F. Kurniawan menjamin keamanan petani selama petani melakukan penanaman di atas lahan tersebut. “Soal pengamanan percayakan kepada kami. Semua pihak harus menahan diri jangan sampai terjadi bentrokan,” kata Hendy. (use/tra)