Beranda BANDUNG Perang Simbol Dapat Timbulkan Konflik Horizontal

Perang Simbol Dapat Timbulkan Konflik Horizontal

42
0

PADALARANG – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana menyebut perang simbol menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang dinilai sangat rawan menimbulkan konflik horizontal. Pasalnya, konflik antar pendukung ini tidak subtansial dan jauh dari kata dewasa.

“Perang simbol ini berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat dan elit politik negeri ini. Negara kita lambat maju karena sejak dahulu selalu terjebak pada konflik yang tidak substansial seperti ini (perang hastag dan simbol),” kata Dadang saat dihubungi di Padalarang, Senin (7/5).

Dia menjelaskan, perdebatan yang muncul saat ini justru terjebak dalam konflik yang tidak substansial dan jauh dari pembahasan mengenai program untuk memajukan bangsa ini. Sehingga munculnya hastag yang saat ini ramai di media sosial itu terlalu dini dan subjektif.

Pilpres kan ada saatnya. Harusnya jangan seperti itu, kalau tidak setuju atau mendukung bisa melalui hukum dan sistem pemilihan,” ujarnya.

Dadang mencontohkan, persoalan seperti itu termasuk sara di Amerika, Korea, dan Jepang, sudah selesai. Ketika menghadapi pemilihan presiden kini mereka sudah sampai pada taraf adu gagasan, ide, teknologi, dan program-program yang konstruktif.

“Seharusnya beradu gagasan secara konstruktif bukan saling menjatuhkan. Kita patut mencontoh praktik demokrasi di negara yang sudah maju,” ungkapnya.

Dadang pun meminta konflik tersebut jangan sampai memenjarakan dan membawa masyarakat dalam pusaran konflik yang tidak bermanfaat. Hal ini menunjukkan jika pendidikan politik di Tanah Air masih dangkal karena semua bermuara pada faktor suka dan tidak suka.

“Akhirnya persoalan politik itu antara suka dan tidak suka. Walaupun gagasannya baik, karena dilandasi tidak suka maka tidak diterima,” ujar pria asal Bandung ini.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan fenomena ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai politik untuk bagaimana melahirkan seorang negarawan dan tidak menciptakan loyalitas abadi kepada ketua partai masing-masing.

“Ini kalau dibiarkan bahaya karena bisa menimbulkan perpecahan bangsa. Peran elit politik, cendikiawan, dan tokoh bangsa sangat diperlukan dalam menjaga kedamaian dan memberikan pendidikan politiknya,” pungkasnya. (sep/tra)