Beranda CATATAN Penyakit Korupsi Bernama GONE

Penyakit Korupsi Bernama GONE

170
0

Oleh: Lukman Nurhakim*

Kita terjatuh ke lubang yang sama. Banyak orang menyebut demikian ketika Subang kembali mendapat coreng di wajah dari penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, bukan tiga kali, tapi empat kali Bupati Subang terjerat kasus hukum. Semuanya kasus korupsi.

Entah dosa apa yang diperbuat Subang. Hingga Tuhan menghukumnya dengan membuka aib berturut-turut. Begitu sebagian orang memaknai. Bisa jadi ini juga pertanda, partai politik di Subang benar-benar tidak serius melakukan seleksi dan menghadirkan figur bersih untuk dipilih rakyat. Tapi walau berkali-kali, apa sesungguhnya yang sudah kita perbuat, agar hal itu tidak terulang lagi?

Tak ada gerakan yang berarti. Tidak ada upaya revolusi mental. Tidak ada rapat akbar, pertemuan lintas generasi dan gerakan apapun yang mencerminkan bahwa kita sudah jera. Tidak ada upaya sistematis dari partai politik agar tidak terperosok pada lubang yang sama itu: terus-menerus menyuguhkan figur korup.

Belum ada ikhtiar yang mendasar, bahwa kita akan berusaha melahirkan pemimpin yang berintegritas dan jujur. Padahal, di Subang banyak ulama, aktifis, pemikir, akademisi dan banyak yang mau berfikir maju. Tapi sayang, mereka belum bertemu atau masih malu-malu. Belum ada individu atau lembaga yang menginisiasi.

Kebanyakan berkeluh kesah, sebagian lagi hanya bisa berdoa. Sebagian lagi melakukan hal yang relatif tak ada gunanya, hanya sibuk membuat status di medsos. Apakah kita sudah menyerah?
Kita patut khawatir, fenomena kepala daerah terjerat kasus hukum hanya dipandang sebagai sebuah dinamika belaka.

Dianggap wajar. Sebuah hal yang biasa dalam sebuah pertarungan politik. Tidak memandang dampak buruk lainnya dari kondisi tersebut. Padahal, peristiwa tersebut sebagai penanda, bahwa Subang belum benar-benar memiliki elit politik antikorupsi. Berkomitmen menjalankan sistem terbuka dan jujur.

Mengapa elit politik di Subang berkali-kali terjerat kasus korupsi? Beberapa ahli berupaya merumuskan teori korupsi. Memahami gejala dan penyabab seseorang melakukan korupsi. Di antara sejumlah teori yang cukup terkenal adalah teori GONE: Greedy (serakah), Opportunity (ada kesempatan), Needs (didorong oleh kebutuhan yang tidak pernah merasa cukup) serta Expose (hukuman yang tidak menimbulkan jera).

Dari teori GONE yang dicetuskan Jack Bologne tersebut setidaknya kita bisa mengamati, apa motif terjadinya tindak pidana korupsi di Subang. Jika didasarkan pada unsur Expose atau hukuman, bisa jadi hukuman 8 tahun yang menimpa Bupati Ojang Sohandi sebelumnya tidak benar-benar ditakuti. Sehingga dalam setiap menjalankan program, vonis Ojang tidak membayangi dan menjadi warning untuk Bupati Imas Aryumningsih.

Jika dilihat dari sisi kekayaan, jelas Bupati Imas memiliki harta yang cukup. Dalam laporan LHKPN tercatat memiliki kekayaan lebih dari Rp50,9 miliar. Kita merasa prihatin jika nanti dalam persidangan terbukti, bahwa ada faktor Greedy dan Needs. Harus bersiap terkaget-kaget yang kedua kalinya setelah sebelumnya masyarakat Subang dibuat terbelalak dengan kekayaan Ojang Sohandi yang tidak wajar. Semuanya akan terbuka di persidangan nanti.

Subang menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang dua kali bupatinya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK). Praktik korupsi bupati seperti penyakit yang menular, turun-temurun. Ada juga media nasional yang menyebut “fenomena” korupsi di Subang sudah menjadi tradisi. Menyedihkan!

Kondisi tersebut bisa juga dipahami melalui pendekatan politik dan partisipasi publik. Partai politik di Subang tidak benar-benar serius melakukan proses pendidikan politik dan penjaringan tokoh yang tepat untuk memimpin Subang. Partai tidak berhasil menyuguhkan tokoh yang terbaik dan berkomitmen tidak mengkhianati kepercayaan publik. Tidak melakukan instrument yang komprehensif. Masih didasarkan pada popularitas dan kemampuan secara finansial. Di sisi lain, kondisi ini juga dipicu tingginya praktik money politic.

Seorang calon kepala daerah di luar Subang pernah mengatakan, bahwa pemilih rasional dan transaksional di Subang masih tinggi. Dia memprediksi masih fifty-fifty. Menurutnya, kekuatan finansial masih sangat dominan untuk memenangkan pertarungan di Subang. “Pasti calon di Subang harus menyediakan uang banyak,” katanya.

Alhasil, akan terlahir kepala daerah dengan beban pikiran bagaimana bisa membayar hutang pada setiap bangun pagi. Jika masih demikian, maka publik sudah sepantasnya tidak mudah percaya kepada janji mereka. Sebab nyatanya, politisi apalagi calon kepala daerah yang belum antikorupsi, masih punya motivasi menumpuk kekayaan. Hal itu bentuk kerakusan dan memiliki masalah dengan kepribadiannya.

Jika kita memahami perilaku kepribadian para politisi atau calon kepala daerah dengan teori Hirarki Kebutuhan (Abraham Maslow), seharusnya mereka sudah berada pada level puncak dari hirarki kebutuhan dirinya: aktualisasi diri. Tidak lagi tergoda oleh empat kebutuhan dasar di bawahnya: kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang dan penghargaan.

Perilaku korupsi untuk menumpuk kekayaan bisa kita golongkan sebagai bentuk dari kebutuhan paling dasar. Jika politisi masih berprinsip demikian, maka wajar jika kemudian mereka akan terjatuh lagi pada level dasar.

Maka, partisipasi publik untuk mengoreksi proses seleksi calon pemimpin oleh partai politik sudah mendesak untuk dilakukan. Bentuk a-politis akan lebih mencelakakan wajah demokrasi dan semakin membuat partai politik merasa tidak diawasi serta tidak bertanggung jawab.

Ah, bagaimana pula semua sudah terjadi. Kita sudah disuguhi lagi figur yang tidak tahu bagaimana “cerita” awalnya mereka bisa dipilih partai menjadi calon bupati dan wakil bupati. Apa boleh buat, tanggal 27 Juni nanti kita harus memilih. Semoga, mereka sudah berada pada level aktialisasi diri. Tidak bermental greedy, jauh dari penyakit GONE. Dan, semoga kita tidak diam saja.(*)