YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES RENCANA: Kepala BP4D Sumasna saat mengikuti rapat Banggar di Ruang Banggar DPRD Subang. Sumasna berencana akan menginventarisir potensi CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang.

SUBANG – Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) akan menginventarisir potensi CSR beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Subang, hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pengelolaan CSR secara fiktif.

Kepala BP4D Sumasna mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi adanya program-program CSR yang digulirkan oleh perusahaan yang saat ini dikelola oleh pemerintah kabupaten. “Sesuai arahan dari pemerintah provinsi agar Pemda Subang mengelola CSR dengan mekanisme yang sistematis,” paparnya.

Dalam waktu dekat, kata Sumasna, pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Pemprov dalam mensistematiskan pemanfaatan potensi CSR perusahaan-perusahaan di Kabupaten Subang. Saat ini, yang mengeluarkan CSR dan sudah berkoordinasi dengan Pemda masih terbatas.
“Masih beberapa, sebut saja bank bjb dan Pertamina,” jelasnya.

Program CSR ini, katanya, akan optimal jika dilakukan inventarisir potensi CSR terlebih dahulu, namun diakuinya hal tersebut belum dilakukan BP4D.
“Dalam waktu dekat ini kita akan lakukan itu, karena setiap perusahaan wajib untuk menyalurkan program CSR” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Subang, Asep Hadian mengatakan program CSR menjadi perhatian penting masyarakat Subang, mengingat di Kabupaten Subang saat ini banyak perusahaan-perusahaan industri. Oleh karena itu, menurutnya, perlu adanya aturan mengenai program tanggung jawab sosial tersebut.
“Jika ini diperdakan maka akan jelas mekanismenya, dan ini akan mendorong para pengusaha untuk menunaikan kewajibannya dalam menyalurkan CSR tersebut,” jelasnya kepada Pasundan Ekspres.

Disebutkannya, bahwa di kota lain sudah ada Perda yang mengatur pengelolaan dana CSR ini, misalnya Bekasi.
“Jika tidak diperdakan maka bisa saja akan ada penyaluran CSR fiktif yang dilakukan perusahaan-perusahaan, hal ini merupakan upaya transparansi juga kepada masyarakat,” pungkasnya. (ygo/epl)