Beranda BANDUNG Penetapan Pejabat Definitif Bagian dari Rotasi

Penetapan Pejabat Definitif Bagian dari Rotasi

64
0

 

BANDUNG BARAT- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra mengatakan akan menerapkan pejabat definitif untuk beberapa organisasi perangkat daerah yang kini dipimpin oleh Plt. Penetapan pejabat definitif tersebut rencananya berbarengan dengan rotasi pejabat.

“Nanti (penetapan pejabat definitif) itu menjadi bagian dari rencana rotasi. Rotasi itu salah satunya buat mendefinitifkan jabatan kepala dinas/badan yang sekarang dipimpin oleh Plt,” ujar Yayat di Lembang, Senin (28/5).

Meski begitu, dia menuturkan, tidak semua dinas/badan yang sekarang dipimpin oleh Plt bakal ditetapkan pejabat definitifnya. Pasalnya, jumlah pejabat eselon II di Pemkab Bandung Barat cukup terbatas. Ditambah, tiga pejabat eselon II tersangkut kasus dugaan korupsi.

“Sebelum eselon II berkurang (karena terjaring Komisi Pemberantsan Korupsi), ada dinas yang dijabat Plt. Makanya, kami mungkin hanya memindahkan posisi yang strtegis, itu yang kami rotasi supaya menjadi pejabat definitif. Namun, akan ada dinas yang masih dijabat oleh Plt,” paparnya.

Selanjutnya, kata Yayat, pejabat definitif untuk jabatan yang masih tetap diisi oleh Plt akan ditentukan melalui seleksi terbuka (open bidding). Dia berharap, rotasi maupun penetapan pejabat definitif tersebut bisa dilakukan secepatnya.

“Kami upayakan secepatnya, nanti dilakukan assessment dulu. Seluruh pejabat eselon II akan dilakukan assessment, karena assessment yang mereka punya itu sudah dua tahun lalu. Kalau sudah dua tahun, assessment itu kan tidak bisa dipakai lagi,” ujarnya.

Ditanya soal rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri maupun Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan rotasi pejabat, Yayat menyatakan bahwa hal itu bukan suatu masalah. Dia meyakini, rekomendasi itu dapat diberikan setelah Pemkab Bandung Barat menempuh prosedurnya.

“Kami juga akan open bidding untuk posisi sekretaris daerah, karena memang itu sudah diamanatkan melalui keputusan gubernur. Mengangkat pejabat itu, di dalamnya ada kewajiban kami untuk segera mengganti penjabat sekda dengan pejabat definitif. Jadi, open bidding untuk sekda itu pasti dilakukan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sejumlah jabatan kepala OPD di Pemkab Bandung Barat diisi oleh Plt. Di samping penjabat sekda, Plt mengisi jabatan sekretaris dewan, kepala Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia), Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah), dan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik). (eko/tra)