Beranda BANDUNG Pemkab Teken MoU Dengan KPK

Pemkab Teken MoU Dengan KPK

58
0

Sebagai Upaya Pencegahan Praktik KKN

NGAMPRAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui nota kesepahaman/Memorandum Of Understanding (MoU). Hal itu dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tindak praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Maman S Sunjaya mengatakan MoU ini berupa bimbingan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Divisi Pencegahan KPK kepada12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Bandung Barat. Pasalnya, ke 12 SKPD ini dinilai cukup rawan terhadap praktik KKN.

“Kerjasama ini untuk mencegah praktik KKN. Dipilih 12 SKPD karena itu yang dinilai cukup berpotensi tindak praktik KKN, ” kata Maman kepada Pasundan Ekspres usai menerima Bimbingan dan Konseling dari Divisi Pencegahan KPK di Aula Kantor Bupati di Ngamprah, Senin (9/10) sore.

Adapun point-point yang di kerjasamakan dengan lembaga anti rasuha itu diantaranya soal sistem perencanaan dan tata usaha keuangan, sistem managemen aset daerah, pembentukan bagian barang dan jasa (Barjas), penerapan aplikasi berbasis elektronik melalui LPSE, kode etik pegawai pokja di ULP, integrasi semua perijinan di Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) , dan sistem keuangan desa (Siskeudes). Dalam menindaklanjuti MoU itu, Pemkab Bandung Barat melakukan rencana aksi studi tiru e-Goverment melalui e-budgeting dan e-planing ke Kabupaten Banyuwangi.

“Dari semua poin-poin yang dikerjasamakan itu sudah ada beberapa yang sudah dikerjakan, salah satunya pembentukan ULP secara mandiri. Adapun yang belum, kami menargetkan pada bulan 12 tahun ini bisa rampung,” ungkapnya.

Ia menyebut persoalan yang paling disoroti KPK selama ini yakni soal dana hibah bansos yang kerap dijadikan praktik KKN . Pasalnya, banyak daerah terjerat kasus korupsi disebabkan persoalan dana hibah tersebut.

“Makanya KPK menyarankan agar sistem pengelolaan keuangan harus menggunakan aplikasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Maman menjelaskan bahwa MoU ini sudah berjalan sejak awak Tahun 2017. Diharapkan dengan adanya MoU ini segala tindakan yang mengarah KKN, bisa di cegah sejak dini.

“Kita dibantu oleh KPK, sisi mana saja yang jadi kerawan tindakan-tindakan KKN itu. Makanya KPK memberi arahan, bimbingan dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan,” pungkasnya. (sep/tra)