Beranda BANDUNG Pemkab KBB Dinilai Tidak Netral

Pemkab KBB Dinilai Tidak Netral

279
0

Terkait Reklame Bergambar Elin Abubakar

BANDUNG BARAT– Sejumlah warga mengeluhkan reklame berisi iklan layanan masyarakat bergambar calon Bupati Bandung Barat, Elin Suharliah Abubakar, yang marak bertebaran di sejumlah wilayah.

Meski waktu masa kampanye sudah berjalan selama 3 minggu, belum ada tindakan yang tegas dari pihak penyelenggara maupun pengawas pemilu. Sehingga hal itu memancing komentar warga yang menilai Pemkab Bandung Barat tidak netral di Pilkada tahun 2018.

“Tidak elok dan mengenyampingkan himbauan KPU agar program pemerintah tidak boleh disusupi atau ditunggangi kepentingan Pilkada. Meskipun larangan itu ditujukan pada petahana, tapi tidak menutup kemungkinan program pemerintah juga ditunggangi kepentingan politik,” kata Raden Bagja, 38, seorang warga Lembang, Kamis (8/3).

Apalagi, menurut dia, calon tersebut memiliki kaitan langsung dengan petahana. Bagaimana pun, pemasangan foto salah seorang calon bupati kurang etis, dan pasti masyarakat yang melihatnya akan mengait-ngaitkan dengan kepentingan Pilkada.

Dalam hal ini, Panwaslu harus didorong lebih berani melakukan tindakan dalam menyikapi berbagai potensi penyimpangan Pilkada, terutama dalam penyalahgunaan kekuasaan supaya pesta demokrasi ini berjalan lancar, fair dan tidak terjadi pelanggaran.

“Langkah awal, Panwaslu harus memanggil pejabat yang memiliki kewenangan untuk dilakukan klarifikasi dan ini perlu dilakukan agar ada perhatian bagi pejabat lainnya untuk tidak terlibat politik praktis, baik dilakukan secara sengaja atau pun tidak,” ujar dia.

Pengamat politik, sekaligus Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat, Holid Nurjamil juga menyatakan, pemasangan iklan layanan masyarakat dengan menggunakan foto calon bupati sangatlah tidak etis. Apalagi ukuran reklame dengan pesan yang ingin disampaikan sama sekali tidak ada korelasinya.

“Bisa dikatakan iklan yang sangat mubazir, apalagi menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan sosialisasi terselubung terhadap calon tertentu sudah barang tentu sangat tidak diperbolehkan,” ucapnya.

Bahkan, dia menyatakan, bahwa cara-cara seperti ini bisa dikatakan salah satu bahaya femomena politik dinasti. Dimana kepala daerah yang berkuasa cenderung menghalalkan kekuasaannya dengan cara memobilisasi birokrasi dan anggaran untuk kepentingan diri atau keluarganya.

Holid juga mempertanyakan alasan dinas terkait malah tidak memanjang foto bergambar bupati atau wakil bupatinya. Dia berharap, penyelenggara pemilu bisa segera bertindak dengan mencabut atau mengganti reklame tersebut dengan yang layak.

“Pemerintah atau penyelenggara pemilu seharusnya mengambil sikap yang tegas atas pemanfaatan ruang iklan layanan masyarakat sebagai ajang kampanye. Cara-cara seperti itu tidak baik, karena memanfaatkan media pemerintah untuk berkampanye, apalagi anggaran yang digunakan tak sedikit,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko mengaku, iklan layanan masyarakat tersebut sudah dipasang sejak Elin masih jadi bakal calon bupati.” Sudah lama, sebelum ibu (Elin) jadi balon maupun calon,” ungkap Apung saat dihubungi.

Dinas Lingkungan Hidup memajang foto istri bupati petahana lantaran pihaknya menjalin kemitraan dengan Forum Kabupaten Bandung Barat Sehat yang Elin sekaligus ditunjuk juga sebagai ketuanya.

“Ibu ditunjuk sebagai duta dalam menjaga lingkungan, karena sudah lama dipasang jadi enggak ada nuansa politik. Kalau memang menyalahi aturan, kami siap upgrade (ganti),” lanjut Apung.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Bandung Barat, Cecep Rahmat Nugraha tidak mau berkomentar ketika diminta penjelasannya terkait iklan layanan masyarakat tersebut. Baik saat wartawan menemuinya di Mapolres Cimahi, maupun ketika menghubunginya via WhatsApp.

Sejumlah iklan layanan masyarakat tersebut terlihat sangat jelas karena berukuran cukup besar antara sekitar 3×5 meter dan dipasang strategis di pinggir jalan raya yang sering dilalui kendaraan bermotor seperti yang terpampang di Jalan Raya Cihampelas-Cililin dan Jalan Kolonel Masturi. Kapasitas Elin di media reklame tersebut tidaklah jelas.

Reklame ini sejatinya adalah program Dinas Lingkungan Hidup Bandung Barat yang berisi ajakan untuk memilah sampah dan menanam pohon yang dilengkapi dengan foto calon bupati Elin Suharliah. Bukan hanya satu, bahkan dua dinas sekaligus dengan milik Dinas Perhubungan Bandung Barat berupa pesan larangan merokok di angkutan umum. (eko/tra)