Beranda BANDUNG Pembangunan Sentra Sayuran Harus Dihentikan

Pembangunan Sentra Sayuran Harus Dihentikan

161
0
Pembangunan sentra sayuran yang belum mengantongi ijin dari pemerintah KBB terpaksa dihentikan. Dikhawatirkan akan memicu konflik baru dengan pedagang Pasar Lembang.

 

LEMBANG- Pembangunan sentra sayuran di persimpangan Jalan Seskoau dan Kayuambon, Lembang, Kabupaten Bandung Barat harus dihentikan. Selain tidak berizin, lokasi pembangunannya juga berada di dekat Pasar Panorama Lembang, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru di antara para pedagang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan sentra sayuran itu sudah berlangsung sekitar 10 hari terakhir ini. Berada pada lahan sekitar seluas 50 x25 meter, sentra sayuran itu bakal menampung lebih dari 100 kios/los. Dengan harga sewa sekitar Rp 7-12 juta per tahun, beberapa kios/los bahkan sudah ada yang memesan.

“Sebetulnya pedagang juga enggak mau jualan di situ, karena memang perizinannya masih jadi pertanyaan. Tempatnya juga kan cuma beberapa meter dari Pasar Lembang, apa boleh dibangun pasar lagi? Namun, karena enggak ada tempat berdagang lagi, bahkan beberapa pedagang ambil kios di situ. Karena sudah ada yang bayar dana pangkalnya,” kata seorang pedagang yang menolak disebutkan namanya.

Menurut dia, sentra sayuran tersebut lebih ditujukan bagi para pedagang yang tak tertampung di Pasar Panorama Lembang. Sempat berdagang di depan pasar, para pedagang itu akhirnya membeli kios yang dibangun di atas lahan Terminal Lembang, yang berada persis di belakang pasar. Namun, kios itu bakal dirubuhkan, karena merupakan bangunan ilegal.

“Makanya, beberapa pedagang akhirnya memutuskan untuk mengambil tempat di situ (sentra sayuran). Soalnya, kami sudah kebingungan mencari tempat untuk berdagang. Kalau ditanya keinginan, mereka sih ingin jualan di tempat parkir pasar, khusus untuk malam hari. Jadi, siang itu tempatnya bisa dipakai buat parkir,” tuturnya.

Dikonfirmasi melalui telefon, Rabu (30/5), Camat Lembang Slamet Nugraha mengaku telah mendengar kabar mengenai rencana pembangunan sentra sayuran. Namun, dia menyatakan bahwa perizinannya belum diproses. “Saya enggak tahu (soal perizinannya), karena belum ada izin apa-apa yang diajukan kepada saya. Saya tahu (mau dibangun sentra sayuran), tapi belum ada izinnya,” katanya.

Dia menjelaskan, proses perizinan pembangunan di kawasan Bandung utara harus diawali dengan rekomendasi gubernur. Setelah itu, baru diproses izin tetangga, yang diketahui pihak RT/RW, desa, dan kecamatan. Perizinannya kemudian diajukan ke Pemkab Bandung Barat, agar terbit Izin Peruntukan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan oleh bupati. “Selanjutnya, kalau memang mau dibangun pasar, harus dikoordinasikan juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” imbuhnya.

Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra menekankan, setiap pembanguan harus menempuh perizinan terlebih dahulu. Apabila pembangunan sudah dilakukan sebelum izin diterbitkan, dia menegaskan bahwa pembangunannya harus dihentikan. “Berhenti, dong. Enggak ada alasan. Kalau belum ada izin, berhenti. Memang pada praktiknya di lapangan, apakah itu menggunakan kesempatan dan sebagainya, ya masih terjadi (pembangunan tanpa izin),” katanya.

Lantaran belum mengetahui lokasi pembangunan sentra sayuran tersebut, Yayat belum bisa memastikan apakah pembangunannya yang berdekatan dengan pasar dibolehkan atau tidak. Meski begitu, dia kembali menekankan, pihak pengembang harus memproses izinnya dulu.

“(Membangun tanpa izin) itu salah, apapun alasannya. Beberapa pembangunan yang sekarang sedang berproses izinnya juga saya mintakan untuk dikasih peringatan oleh dinas terkait, bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu salah,” tandasnya. (eko/tra)