pdip ilustrasi

NGAMPRAH – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Bandung Barat (KBB) memberikan sinyal kuat untuk membuka koalisi dengan partai politik (Parpol) lain dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KBB tahun 2018 mendatang. Namun, partai pemenang pemilu ini tetap ngotot untuk menjadi nomor satu dengan mengusung calon Bupati sendiri.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP KBB , Abubakar mengatakan bahwa partainya sangat terbuka untuk berkoalisi dengan semua parpol. Namun pihaknya bersikukuh, jagoan yang akan diusunnya itu harus menjadi nomor satu (Bupati).

“Koalisi itu perlu, karena kami ingin memenangkan kembali Pilkada itu. Tapi yang pasti PDIP harus nomor satu (bupati),” kata Abubakar kepada Pasundan Ekspres, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kata orang nomor satu di KBB ini, pihaknya selalu berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol yang ada di KBB, tidak terkecuali dengan partai Golkar. Namun, untuk memastikan PDIP akan berkoalisi dengan partai mana hingga saat ini belum ditentukan.

“Kesemua partai sudah ada komunikasi, tapi karena kami belum menentukan siapa yang akan diusung, tentunya kami hanya sebatas penjajakan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar KBB, Doddy Imron Cholid mengatakan bahwa partainya mengaku terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun di KBB, termasuk PDIP. Namun, koalisi itu cukup bersyarat karena keinginan partai Golkar sama dengan PDIP yakni ingin menjadi nomor satu (posisi bupati) di Pilkada nanti.

“Dengan siapa pun berkoalisi kami siap, asalkan kader Golkar tetap di posisi bupati,” kata Doddy dengan gaya diplomasinya, Sabtu (2/9).

DPD Golkar Jabar ataupun DPP sudah mendiskusikan hal ini dan memberikan keleluasaan untuk berkoalisi dengan siapa pun juga. Sebab, koalisi itu ada yang bisa, ada yang tidak, karena dinamika dan pertimbangan di daerah pun menjadi pertimbangan.

Di Pilkada 2018, Golkar telah memplot posisi bupati. Itu artinya, jika ada partai yang ingin berkoalisi maka harus mau menerima keputusan tersebut. Golkar di KBB tidak mau kadernya di posisi wakil bupati. Hal itu sudah menjadi keputusan bulat DPD dan DPP dengan tujuan agar Golkar bisa sukses pada Pilkada Serentak 2018.

“Kalau untuk nomor dua (wakil bupati) kami tidak (mau), karena itu hanya buang-buang energi. Jadi itu bisa ditafsirkan sendiri nanti oleh partai-partai koalisi yang akan bergabung dengan Golkar,” tandasnya.

Seperti diketahui, beredar di media sosial mengenai surat intruksi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) bernomor B-78/GOLKAR/VIII/2017 tentang tindaklanjut hasil pertemuan antara DPD Partai Golkar Jabar dengan DPD PDIP Jabar. Dimana isi dalam surat itu mengintruksikan seluruh DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota di Jabar untuk berkoalisi dengan PDIP. Namun, surat intruksi koalisi itu belum begitu jelas, apakah untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar atau berikut untuk menghadapi Pilkada KBB.

Namun, disisi lain Perseteruan Partai Golkar dan PDI Perjuangan di KBB terjadi sejak lama. Secara historis, sejak KBB terbentuk tahun 2007 dan penyelenggaraan pilkada pertama di KBB tahun 2008, kedua partai ini selalu berseberangan.

Kedua partai ini sulit untuk disatukan dalam ikatan koalisi. Kedua kubu selalu memiliki figur yang dijagokan untuk calon bupati. Karena ego itulah akhirnya selama dua kali penyelenggaraan pilkada di KBB tahun 2008 dan 2013, Golkar dan PDIP selalu bersaing.

Di Pilkada KBB 2008, Golkar berkoalisi dengan PKS mengusung Haris Yuliana-Agus Yasmin. Pasangan ini kalah dari Abubakar-Ernawan yang diusung oleh PDIP dan koalisi gabungan partai Islam dalam naungan Kibar.

Kemudian, tahun 2013 Golkar bersanding dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan beberapa partai Islam lainnya yang mengusung Erni Rusyani Ernawan-Samsul Ma’arif dengan jargon ESA MANTAP. Golkar kembali harus mengakui keunggulan pasangan Abubakar-Yayat T Soemitra yang diusung oleh PDIP.(sep/ded)