Beranda PRO DESA Pantau Langsung Penyerapan Dana Desa

Pantau Langsung Penyerapan Dana Desa

52
0

DPMD Mesti Ambil Peran Pengawasan

NGAMPRAH – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat diminta untuk memantau langsung penyerapan dana desa tahap dua yang hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan menjelang akhir tahun. Hal itu diungkapkan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Eber Simbolon kepada Pasundan Ekspres, Selasa (7/11).

Menurutnya, agar penyerapan dana desa bisa sesuai aturan, DPMD harus memantau langsung penyerapan dana desa tersebut. Sehingga, dana desa yang sudah dicairkan diharapkan dapat diserap secara maksimal untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di setiap desa.

“Untuk itu perlu adanya pemantauan dan pengawasan langsung dari dinas terkait agar penyerapan bisa sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa menyalahi aturan hukum,” katanya.

Dewan yang berasal dari Fraksi Hanura ini juga meminta Desa lebih fokus bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat waktu yang hanya menyisakan kurang dari dua bulan ini, harus benar-benar dimanfaatkan.

Eber menambahkan, dana desa yang cukup besar tersebut, harus mampu mengubah wajah desa ke arah yang lebih baik. Mulai dari sisi infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat hingga roda perekonomian yang makin baik di setiap desa.

“Dengan perputaran uang yang besar di desa tentu masyarakat harus lebih makmur, sejahtera dan perputaran ekonomi yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan pada DPMD KBB, Rambey mengatakan dana desa tahap dua sudah mulai dicairkan secara bertahap kepada seluruh desa dengan nilai Rp60 miliar. Dana desa tersebut akan dikucurkan kepada 165 desa dengan besaran variatif sesuai dengan berbagai indikatornya.

“Saat ini kami masih menunggu pengajuan dari setiap desa sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa-red). Beberapa desa sudah dicairkan dan yang belum cair diharapkan secepatnya menyerahkan persyaratan administrasi,” kata Rambey.

Menurut dia, bila dilihat dari jumlahnya, dana desa tahap dua tersebut lebih kecil dibanding dengan tahap satu. Proses pencairan dana desa dibagi dua tahap. Tahap satu sebesar 60 persen dan tahap dua 40 persen. Sementara desa yang paling besar untuk mendapatkan dana desa tersebut yakni Desa Citatah Kecamatan Cipatat dengan nilai Rp426 juta. Sedangkan desa penerima dana desa terkecil yakni Desa Kayu Ambon Kecamatan Lembang yakni Rp328 juta.

Dia menjelaskan, perbedaan desa penerima tersebut dipengaruhi luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin serta indek kesulitan geografis.

“Penentuan besaran anggaran yang diterima desa untuk dana desa ini kita ambil data dari Bapeda (Badan Perencanaan Daerah) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Kalau pengalokasiannya ya buat pemberdayaan dan pembangunan, tergantung kebijakan desa masing-masing,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cilame, Aas Mohammad Asor mengaku optimis, penyerapan anggaran dengan waktu yang memang kurang dari dua bulan bakal terserap maksimal. Hal itu dikarenakan segala pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat sudah disusun dan terjadwal.

“Dalam waktu dekat dana desa tersebut akan kami gunakan dan yakin bakal terserap sesuai dengan perencanaan awal. Termasuk kesiapan SDM juga sudah disiapkan,” kata Aas.

Meski saat ini dana desa sudah diterima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun, sampai saat ini dana desa tersebut belum digunakan lantaran tengah menyusun jadwal penggunaan anggaran sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

“Sekarang kita lagi atur jadwal penggunaan anggaran desa tersebut. Intinya anggaran itu untuk pemberdayaan dan pembangunan,” pungkasnya. (sep/tra)