Beranda OPINI Menuju Pilkada yang Berintegritas

Menuju Pilkada yang Berintegritas

161
0

Transparansi dan intergritas itulah dua kata kunci yang dapat kita tangkap dari perkembangan demokrasi di Asia, dalam hal ini Indonesia menjadi salahs atu negara yang mendapat sorotan oleh berbagai negara di Asia bahkan dunia, karena Indonesia dinilai telah mampu mengimpelemtasikan demokrasi untuk sebuah negara dengan populasi yang sangat besar, lebih dari itu penduduk Indonesia yang mayorita beragama muslim menjadi sebuah fenomena tersendiri, karena selama ini ada sebagian anggapan bahwa Islam tak kompatibel dengan demokrasi.
Posisi Indonesia sangat menarik, yang bersama Myanmar dan Timor Leste bagaikan lilin demokrasi yang menerangi negara-negara Asia, di tengah kondisi muram demokrasi di Bangkok pasca kudeta militer, juga fenomena pesimisme demokrasi di Pilipina setelah terpilihnya Presiden Guterte, karena masyarakat pengusung Hak asasi manusia di negara anggota Asean yang mayoritas beragama Katolik itu sangat kecewa dengan kebijakan keras Guterte yang melakukan pembunuhan tanpa peradilan atas nama perang terhadap narkoba, padahal kita tahu bersama demokrasi dan pelaksanaan pemilu adalah bagian dari pemenuhan HAM, sehingga tak dapat dipisahkan dan tak dapat dipertukarkan.
Dalam transisi demokrasi Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategis, termasuk melakukan desentralisais, sebagai antitesa terhadap sentraliesme di masa rejim otoriter Orde Baru. Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara langsung oleh pemilih, menjadi bagian dari transisi demokrasi yang sangat penting, sebagai implementasi dari kekuasaan di tangan rakyat, dengan pilkada langsung, maka rakyat akan memilih keterwakilannya di pemerintahan (eksekutif) secara langsung, sehingga antara pemilih dengan pemimpin pemerintahan di daerah terbangun hubungan kontrak politik, melalui pemilihan langsung tersebut.
Sebuah Pilkada sebagaimana Pemilu pada umumnya mengandaikan bahwa pemilih mampu menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, dan akan memilih kepala pemerintahan yang mampu menangkap agregasi kepentingan pemilihnya secara proporsional, sehingga melalui penyampaian visi, misi dan janji kampanye, pemilih akan menentukan pilihannya sesuai preferensi yang dimiliki, sampai terpilihnya calon atau pasangan calon secara langsung, jujur dan adil melalui pilkada. Se,makin mendekati tataran ideal pilkada sebagaimana di atas, maka semakin berintegritas pelaksanaan sebuah pilkada.
Dengan pemikiran tersebut di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat integhritas sebuah pilkada dapat diukur dari komponen-komponen yang menjadi prasarat ideal sebuah pilkada, diantaranya adalah terlaksananya semua tahapan dan syarat pendukung dari sebuah pilkada, diantaranya dapat kita sebutkan mulai dari pendaftaran pemilih, penjaringan pasangan calon, kampanye dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan secara jujur dan adil. Sementara itu pelaksana Pilkada, pemerintah dan lembaga pemutus sengketa pilkada melakukan tugas dan fungsinya, secara transparan, profesional dan tak memihak.
Jika semua syarat itu dapat terlaksana dengan baik, maka semakin berintegritaslah sebuah pilkada. Ukuran integritas yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, dapat kita urai lebih jauh dan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan untuk kedua kalinya pada pertengahan Pebruari 2017, setelah pelaksanaan pertama akhir tahun 2015 lalu, dapat kita lihat dari Undang-undang Pilkada dan peraturan operasionalnya berupa Peraturan KPU (PKPU), kita dapat menilai apakah sudah memenuhi tingkat integritas ideal yang ingin kita capai. Sebuah peraturan tentu tak hanya dapat dilihat dari tulisan di atas kertas, tetapi apakah dalam implementasi mampu untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diinginkan.
Berkaca dari Pilkada serentak 2015 lalu, kita mendapati bahwa masih banyak permasalahan yang mendasar dalam pilkada serentak tersebut, dengan mudah misalnya dapat kita lihat dari kasus yang mencuat dalam sengketa pilkada baik yang ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dalam perselisihan hasil pilkada (PHPU) yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa di antaranya adalah soal pendaftaran pemilih, penjaringan dan penetapan pasangan calon, soal kampanye dan politik uang, netralitas pemerintah dan penyelenggara pilkada, serta soal kecurangan pemungutan dan penghitungan suara. Artinya kerawanan Pilkada terangkai sejak tahapan awal sampai tahapan akhir pilkada.
Pertanyaannya apakah temuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 tersebut telah dikaji dan dilakukan perbaikan sebagaiman mestinya, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi implementasinya? untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa berdebat soal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, juga DPR sebagai pembuat Undang-undang untuk menghadirkan Pilkada Serentak tahun 2017 nanti, agar lebih baik dari pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya, namun akan lebih lengkap jika kita melihatnya dari implementasi pelaksanaan plkada serentak tersebut.
Salah satu titik krusial misalnya adalah soal politik uang yang dinilai bisa mencederai sebuah pilkada atau pemilu, sebuah isu yang telah dipahami berbagai pihak yang peduli dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun kini dalam Undang-undang dan PKPU telah dicantumkan sanksi berat berupa pembatalan atau diskuslifikasi kepada pasangan calon pelaku politik uang atau voters buyer oleh Bawaslu, namun banyak pihak meragukan klausul ini dapat diimplementasikan secara efektif kepada pasangan calon yang melanggar, salah satunya karena syarat politik uang yang dilakukan harus terbukti secara Tersruktur, Sistematis dan Masif (TSM) , akan menjadi celah tak terpenuhinya semua unsur itu secara kumulatif dalam implementasinya, dengan kata lain ancaman sanksi ini akan sulit diterapkan oleh Bawaslu.
Sementara itu kita juga tak melihat progres yang cukup jelas dari syarat integritas pelaksanaan pilkada lainnya, seperti soal pendaftaran pemilih yang masih menghadapi kendala, karena kelemahan data penduduk yang berbasis KTP-elektronik masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, sementara data awal daftar pemilih berasal dari data penduduk ini, demikian juga dalam hal netralitas pemerintah dan Penyelenggara Pemilu, belum ada jaminan bahwa kasus-kasus keterlibatan mereka untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu dapat dihindari. Konsekwensinya potensi kecurangan pemungutan dan penghitungan suara juga tak dapat dihindari.
Gambaran di atas merupakan tantangan bagi kita semua, baik Pemerintah, Penyelenggara Pemilu para pasangan calon dan timnya, juga masyarakat pemilih. Namun salah satu fenomena menarik dalam pemilu dan pilkada pasca pemilu demokratis pertama tahun 1999, kini semakin minim kehadiran dan keterlibatan pemantau pemilu sebagai representasi masyarakat untuk memantau dan mendorong terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, jujur dan adil dan berintegitas, bahkan keberadaan Pemantau Pemilu seakan dipinggirkan melalui berbagai peratutan perundang-undangan dalam pemilu dan pilkada. Padahal sejarah membuktikan kehadiran pemantau pemilu dalam Pemilu tahun 1999 mampu mengawal hadirnya pemilu demokratsi pertama pasca Orba.(*)

Kaka Suminta
Anggota Predisium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)