Sekda Subang Abdurakhman

SUBANG-Pembangunan Pelabuhan Patimban saat ini baru memasuki pembebasan lahan. Sedikitnya dibutuhkan 372 hektare lahan di darat dan 300 hektar di laut untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional tersebut.

Sekda Subang, Abdurakhman mengatakan, tahap pembebasan lahan saat ini sudah dipilah berdasarkan data pemilik, alamat pemilik, status tanah apakah tanah hibah, tanah wakaf, tanah Negara, tanah desa, tanah pemda dan perusahaan.

Pencarian data pemilik tersebut, kata dia, cukup sulit. Alasannya, pemilik lahan sebagian besar berada yang di luar Subang, misalnya di Bandung dan Jakarta.
Setelah data lengkap, barulah pembayaran tanah dilakukan kepada pemilik tanah. Setelah terbayarkan, baru akan dimulai pembangunan fisik.
“Ya sampai sekarang baru tahap appraisal, sedang berjalan,” kata Sekda ditemui di rumah dinasnya, kemarin (11/9).

Berdasarkan hasil koordinasi di Bandung pada bulan Agustus lalu, kata Sekda, pembangunan akan dimulai di laut terlebih dahulu.
“Rencananya akan direncakan di laut dulu (pembangunannya, red), biar tidak menganggu perjalanan pembebasan tanahnya,” ujarnya.

Pembebasan tanah ini melibatkan dua kecamatan, yakni Pusakajaya dan Pusakanagara. Meliputi tujuh desa. Jalan utamanya itu melintasi tujuh desa.
Pembangunan jalan utama itu, Sekda menyebut baru 30 meter. Dalam waktu dekat akan dikembangkan menjadi 60 meter.
“60 meter itu akan dibayar oleh pemerintah pusat, dan anggarannya sudah ada. Anggarannya itu sebesar Rp 2 miliar,” ujarnya.

Anggaran itu tidak ditransfer ke Pemkab Subang. Melainkan pemerintah pusat sendiri yang mengaturnya.
“Jadi anggarannya tidak dikasihkan ke daerah. Ya kalau Pemkab itu tidak terkait langsung, membantu uang (pendanaan, red). Karena itu kegiatan proyek pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” jelasnya.

Secara terbuka, Sekda menuturkan, secara langsung Pemkab Subang tidak dapat apa-apa dari pembangunan pelabuhan tersebut. Bahkan tidak ada penghasilan yang masuk kas daerah.
“Kehadiran pelabuhan itu, Pemkab Subang secara tidak langsung tidak dapat apa-apa, tidak dapat penghasilan,” jelasnya.

Ia menyebutnya, Subang mendapat dampak tidak langsung. Yaitu untuk masyarakat dan pemkab. Untuk masyarakat yaitu adanya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Untuk Pemkab Subang ada pemasukan berupa pajak, seperti restoran, hotel dan restribusi parkir yang berpotensi akan merambah di sana.

Selain itu Sekda mengaku sudah mengusulkan agar 3.000 ribu orang Subang, khususnya masyarakat Pantura bisa bekerja di pelabuhan tersebut. Dengan posisi pekerjaan yang sesuai, tidak pekerja kasar.

Oleh karena itu, Sekda mengharapkan disiapkannya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dengan pendidikan yang tinggi. Kehadiran perguruan tinggi, seperti Politeknik Negeri Subang, kata dia, sebagai upaya penyiapan SDM.
“Jangan pekerja kasarnya melulu, itu yang paling penting,” ujarnya.
Masih kata Sekda, bagi petani dan nelayan yang terkena dampak langsung dari pembangunan sudah dipikirkan solusinya. Petani yang sawahnya kena pembangunan diharapkan untuk membeli sawah lagi yang terdekat. Sehingga petani tetap bisa bertani.
“Bagi nelayan akan diupayakan pelatihan-pelatihan yang dianggarkan di Disnaker, kelak akan diupayakan diberi bantuan perahu,” ungkapnya.

Keinginannya, kata Sekda, Pemkab Subang pun ikut menyimpan saham sehingga dapat penghasilan dari pelabuhan itu. Tapi berhubung masih ada yang prioritas untuk kepentingan lainnya, sehingga keinginan memiliki saham harus ditunda dulu.(ysp/din)

TENTANG PELABUHAN PATIMBAN:

•Dibutuhkan 372 hektare lahan di darat
•Dan 300 hektare lahan di laut
•Pembangunan meliputi tujuh desa di dua kecamatan.
•Jalan utama melintasi tujuh desa.
•Pembangunan jalan utama baru 30 meter.
•Jalan utama akan dikembangkan menjadi 60 meter.
•Anggaran jalan utama itu sebesar Rp 2 miliar.
•Pemkab mengusulkan 3.000 pekerja dari Subang.