Beranda HEADLINE KPU Putuskan Syarat Calon Perseorangan

KPU Putuskan Syarat Calon Perseorangan

74
0
YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES BAHAS SYARAT CALON: Suasana rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subang, kemarin (10/9).

Panwas Minta Semua Pihak Aktif Mengawasi

SUBANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang menggelar rapat pleno di kantor KPUD Subang, kemarin (10/9). Hasil rapat pleno menetapkan tanggal 27 Juni 2018 sebagai hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang.

Selain itu, rapat pleno juga membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk syarat minimal pencalonan perseorangan dan syarat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik.
Menurut KPU, calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan sebanyak 75.405 pemilih. Angka itu diperoleh 6,5 persen dari jumlah pemilih di Subang pada pilpres, yakni 1.160.075 pemilih.

Dasar pengambilan 6,5 persen itu bagi kabupaten yang jumlah pemilihnya lebih dari 1 juta jiwa.

Ketua KPUD Subang, Maman Suparman mengatakan, dukungan jalur perseorangan harus tersebar lebih dari 50 persen kecamatan di Subang. Artinya minimal 16 kecamatan dari 30 kecamatan yang ada.
Sempat ada pertanyaan dari peserta rapat, soal sebaran jumlah dukungan tersebut. Mulai dari jumlah kouta dukungan per kecamatan, dan kouta per desa. Termasuk dalam satu kecamatan harus berapa desa.
“Bisa satu desa saja atau beberapa, itu tidak ditentukan. Yang jelas ada di 16 kecamatan, misalnya hanya di desa A saja, itu diperbolehkan,” kata Maman usai rapat pleno.

Sementara itu syarat dukungan untuk partai politik yaitu minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Di DPRD Subang terdapat 50 kursi, sehingga partai politik yang bisa mencalonkan minimal ada 10 kursi.
Kata Maman, perhitungannya juga bisa diambil 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pileg 2014.
“Biasanya yang diambil itu rata-rata berdasarkan perhitungan jumlah kursi,” ujarnya.

Menyinggung soal calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka saat mendaftarkan diri menjadi bupati atau wakil bupati harus sudah mengundurkan diri sebagai ASN atau PNS.
“Saat mendaftar yang pasti harus sudah mengundurkan diri,” katanya.
Di masyarakat ada kekhawatiran bagi yang belum memiliki e-KTP tidak bisa memilih.

Namun, kata Maman, memiliki e-KTP atau belum tidak menjadi dasar masyarakat bisa memilih.
Yang menjadi dasar ialah orang tersebut apakah sudah masuk DPT atau belum.
“Jadi, kalau dia belum punya e-KTP, tapi sudah masuk DPT, itu berarti dia berhak untuk memilih. E-KTP itu berguna saat yang bersangkutan tidak masuk DPT, maka dia harus menunjukan e-KTP atau surat keterangan dari Disduk,” jelasnya.

Pada Pilkada 2018, KPU Subang menargetkan 80 persen partisipasi pemilih. Angka itu tercapai bukan hanya dari kerja KPU, melainkan dari berbagai komponen mulai dari parpol, organisasi kemasyarakatan kepemudaan dan masyarakat yang aktif mensosilisasikan Pilkada.
Ketua Panwaslu Subang, Raskim mengatakan, lembaganya akan mengawal tahapan demi tahapan Pilkada Subang. Jika sampai ada pelanggaran, maka Panwaslu akan meluruskannya.
“Semua orang memiliki hak untuk mengawasi. Untuk itu harap melaporkan ke kami, kalau ada pelanggaran. Kami mengimbau agar semua aturan yang dibuat dipahami. Ketika ada yang keluar aturan, tugas kami meluruskannya,” jelasnya saat diberi kesempatan berbicara dalam rapat pleno.

Rapat pleno tersebut dihadiri oleh partai politik, calon perseorangan dan masyarakat. Di dalam buku tamu undangan, tidak terlihat ada yang mewakili dari PDI-P dan PPP. Sebagai partai baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nampak hadir.

Sementara itu, dari 11 nama yang dianggap KPU akan turut mencalonkan diri di Pilkada, hanya ada lima nama yang hadir dalam rapat tersebut. Yakni dari tim Dewi Nurmalasari, Herdi Sudiana, Dedi J, Harlan Adinata, dan Kolonel Sutarno. Harlan Adinata nampak hadir langsung pada rapat pleno tersebut.(ysp/din)