Beranda PRO DESA KBB Guguru Ke Kabupaten Induk

KBB Guguru Ke Kabupaten Induk

76
0
ASEP IMAM MUTAQIN/PASUNDAN EKSPRES BELAJAR: Abubakar melakukan kunjungan kerja (Kungker) soal pengelolaan aset dan keuangan daerah ke Pemkab Bandung di Soreang, Senin (28/8)

SOREANG – Tak ingin mendapat kembali predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang kesekian kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat yang dipimpin Bupati Bandung Barat, Abubakar melakukan kunjungan kerja (Kungker) untuk “Guguru” soal pengelolaan aset dan keuangan daerah ke Pemkab Bandung di Soreang, Senin (28/8)

Dalam kunjungan yang bernuansa reuni ini, Bupati Bandung Barat bersama seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Bandung Barat diterima langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Naser di ruang Aula Pemkab Bandung.

Dalam sambutanya, Bupati Bandung Barat, Abubakar mengatakan Meskipun sudah 10 tahun memekarkan diri dari Kabupaten Bandung, namun permasalahan klasik yang masih dihadapi Pemkab Bandung Barat setiap tahunnya selalu sama, yakni masalah aset yang dipastikan berhubungan dengan Pemkab Bandung secara langsung. Selain itu, juga dalam pengelolaan keuangan daerah Pemkab Bandung Barat yang dinilao masih banyak persoalan.

“Kedatangan kami ke Soreang ini untuk guguru ke Pemkab Bandung,” kata Abubakar.

Dia menyadari masih banyak kelemahan yang masih dihadapi pemerintah yang dipimpinnya, terutama terkait pengelolaan aset dan keuangan daerah yang berdampak pada predikat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan BPK RI setiap tahunnya.

“LHP Kabupaten Bandung Barat tahun 2016 masih mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dan Kabupaten Bandung sendiri memperoleh prediksi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita ingin “Guguru” lebih jauh untuk mencari solusi dari permasalahan yang masih saja terjadi,” ujarnya.

Abubakar menambahkan, predikat yang diberikan BPK merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sehingga, ia meminta Pemkab Bandung untuk memberikan pengetahuan dan pengalamannya dalam mengelola aset dan kruangan daerah.

“Kami meminta Bupati Bandung, H. Dadang Naser untuk membukakan pintu selebar-lebarnya kepada kami untuk belajar dalam memecahkan permasalahan yang masih kami hadapi selama ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Naser mengatakan bahwa predikat WTP yang berhasil diraih Pemkab Bandung tidak diperoleh secara serta merta, melainkan melalui proses yang sangat panjang hingga bertahun-tahu.

“Bertahun-tahun kami memperoleh predikat WDP bahkan sempat anjlok hingga predikat Disclaimer, tetapi kami tidak gentar dan kami terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan. Dan baru tahun ini kami memperoleh WTP,” ungkapnya.

Dadang menjelaskan predikat WTP yang diperoleh Pemkab Bandung bukan berarti penyelenggaraan pemerintah tanpa masalah. Namun masalah yang terjadi masih berada dalam ambang toleransi yang terus ditindaklanjuti untuk terus diperbaiki.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada para bendahara pengelola keuangan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dadang, ketersinggungan para pemeriksa menjadi penyebab sulitnya meraih WTP, karena dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, selalu tidak dihadiri oleh pejabat esselon 2 selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari dinas terkait.

“Jika melihat predikat WDP yang diperoleh Kabupaten Bandung Barat, saya menilainya sangat wajar mengingat usianya yang baru berusia 10 tahun sehingga dipastikan masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan termasuk mengenai aset yang akan berhubungan dengan Kabupaten Bandung sebagai daerah induknya.” pungkasnya.(sep/ded)