Beranda PRO DESA Kades Disinyalir Beri Perizinan Ilegal

Kades Disinyalir Beri Perizinan Ilegal

28
0
Ilustrasi Perizinan

Dalam Pelanggaran Pendirian Bangunan KBU

BANDUNG BARAT- Pelanggaran izin pendirian bangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) diduga melibatkan oknum kepala desa (kades) atau lurah. Aparat pemerintah ini kerap memberikan izin pendirian bangunan secara sepihak di wilayahnya, tanpa menempuh prosedur yang benar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Endjang Naffandy mengungkapkan, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pendirian izin bangunan di KBU banyak yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, atau sampai keluar rekomendasi dari provinsi.

“Yang terjadi sekarang, katakanlah yang sudah terlanjur, menurut hasil penelusuran kita, ada yang berani mendirikan bangunan hanya atas izin RT/RW bahkan lurah atau kades. Padahal itu belum memadai untuk sebuah proses perizinan pendirian bangunan di KBU,” kata Endjang usai menggelar sosialisasi Perda No 2/2016 kepada para camat, lurah dan kades di KBU di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (27/11) malam.

Menurut Endjang, jika perizinan pendirian bangunan di kawasan KBU terus seperti ini, terlebih kades juga ikut melindungi atau bahkan menyembunyikan sesuatu karena sudah berkontribusi, dapat membuat KBU semakin tak terkendali.

Oleh karena itu, supaya semua pihak mengerti, pemerintah terendah dari desa dan kelurahan di KBU diberikan peningkatan pemahaman dan kesamaan persepsi dalam mengawal dan mengendalikan pemanfaatan ruang KBU agar lebih terkendali melalui sosialisasi Perda No 2/2016 ini.

“Kita ketahui KBU merupakan kawasan strategis dalam rangka kesinambungan pembangunan ke depan. KBU sebagai lahan konservasi, resapan air, kawasan pengendali banjir daerah di bawahnya,” bebernya.

Kejadian banjir Pasteur menjadi pelajaran berharga pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan di KBU. Dia menyatakan, hasil penelitian pakar lingkungan pun menyebutkan bencana tersebut timbul akibat pemanfaatan ruang di Bandung Utara sebagai daerah resapan air sudah diubah.

“Umpamanya tata ruang dipertahankan, lingkungannya tentu bisa terjaga karena air hujan meresap dulu, tidak langsung meluncur. Tapi jika sudah jadi pemukiman, dibeton, tanah tidak ada daya resapan,” ucapnya.

Terkait dengan jumlah penindakan bangunan di KBU, Endjang tidak berani menyebutkannya karena hal tersebut kewenangannya ada di Dinas Permukiman dan Perumahan Jabar serta dinas terkait lainnya.

“Pol PP sifatnya hanya pengawasan, kalau misalnya bangunan sudah terlanjur dibangun, kita minta tempuh dulu perizinannya dan diminta pembangunan dihentikan. Tiap masalah di KBU dibahas dalam forum terkait di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang dipimpin Wagub Jabar, Deddy Mizwar,” jelasnya. (eko/tra)