Beranda CATATAN Jejak Darta dan Sistem Perizinan yang Pura-pura Diperbaiki

Jejak Darta dan Sistem Perizinan yang Pura-pura Diperbaiki

841
0

Oleh: Lukman Nurhakim
*) Pimpinan Redaksi

Terkuaknya transaksi perizinan kawasan industri hingga menyeret Bupati Imas Aryumningsih ke tahanan KPK membuka mata bahwa reformasi birokrasi di Subang belum berjalan. Masih seperti dulu: korup dan jadi lahan pendapatan haram kepala daerah dan birokrat.

Belum ada langkah strategis untuk memperbaikinya. Jikapun ada, ternyata hanya pura-pura. Diperbaiki padahal tidak. Tanpa calo, padahal masih seperti itu. Pura-pura diurus secara online, ternyata masih konvensional. Di sana ada pundi upeti uang ratusan juta hingga miliaran yang sulit ditolak.

Desas-desus suap miliaran untuk izin kawasan industri sebenarnya sudah lama terdengar. Apalagi selalu dikaitkan dengan alih fungsi lahan pertanian yang rawan melanggar hukum. Sebut saja proses perizinan PT Daenong dan Taekwang sejak era Bupati Eep Hidayat hingga Ojang Sohandi yang diprotes banyak pihak karena melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Alih-alih ditemukan pelanggaran hingga ada sanksi hukum, DPRD melakukan langkah “memaafkan” atas pelanggaran eksekutif.

DPRD yang awalnya keras mengkritik pihak eksekutif akhirnya melunak. Melakukan revisi Perda dan “melupakan” yang sudah terjadi. Taekwang tidak boleh melakukan perluasan. Padahal pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengatakan, praktik seperti itu melanggar aturan.
“Kami hanya membuat aturan, dalam implementasinya itu kembali kepada kebijakan pimpinan. Seharusnya memang tidak boleh ada pabrik di wilayah perkotaan. Itu (Tekwang) kan sebagian masuk wilayah Kecamatan Subang. Tapi Perda-nya sudah direvisi dan tidak boleh melakukan perluasan usaha lagi,” ujar Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda, Dini Rosdiana, Agustus 2016 lalu.

Di era pemerintahan Ojang Sohandi, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selalu menjadi sasaran demo sejumlah elemen masyarakat. Mereka memprotes proses perizinan dan menduga ada praktik yang salah. Tapi aksi demo itu seringkali dituding pihak DPMPTSP sebagai bentuk kekecewaan pihak tertentu yang ingin mengurus perizinan.

Tidak sepenuhnya tudingan pejabat DPMPTSP itu benar. Faktanya, justru pejabat berwenang yang mengurus perizinan itu yang bermain mata. Terbukti ketika seorang Darta berhasil melobi Kepala Bidang Perizinan Asep Santika dan bernegosiasi langsung dengan Bupati Imas Aryumningsih. Keduanya ditangkap KPK pada Selasa (13/2) lalu bersama enam orang lainnya. Termasuk seorang pengusaha Miftahudin.

KPK mengungkap, Darta menjadi peratara PT ASP dan PT PBM untuk mengurus perizinan. Ia diduga berkolaborasi dengan Asep Santika dan kedunya menerima fee. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan malah menyebut Bupati Imas, Darta dan Asep Santika sudah menerima Rp1,4 miliar dan komitmen keseluruhan Rp4,5 miliar. “Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang,” ungkap Basaria Panjaitan.

Dengan mengenakan rompi orange KPK, Imas membantah telah menerima uang dari Darta. “Tidak ada sama sekali, benar, sumpah, demi Allah saya tidak terima uang apa pun,” kata Imas kepada media, penuh keyakinan di gedung KPK, Jakarta.

Peran seorang Darta dalam lingkaran suap perizinan jelas mengejutkan banyak pihak. Awalnya Darta dikenal seorang anggota LSM GMBI wilayah Kota Subang. Tapi sejak tahun 2013 lalu, Ketua LSM GMBI Subang, Sugandi menegaskan, Darta bukan lagi anggota GMBI. “Sejak tahun 2013 lalu Darta bukan lagi anggota GMBI, jangan kaitkan GMBI dengan OTT,” katanya kepada media online.

Meski sudah bukan lagi anggota LSM GMBI, Darta secara personal dekat dengan sejumlah pejabat teras Pemkab Subang. Dia pun dikenal dekat dengan media lokal dan sering kali dijadikan nara sumber untuk menyikapi perkembangan pembangunan di Subang. Ia sering terlihat dalam beberapa acara Pemda.

Rupanya Darta punya nilai tawar yang kuat. KPK juga mengungkap, sejumlah kendaraan mewah yang di-branding Motekar hasil dari pengkondisian Darta. Bentuk “dukungan” pengusaha kepada pasangan Imas. Tidak hanya dekat dengan Imas, di masa bupati Ojang Sohandi pun, Darta selalu nempel di berbagai acara.

Publik, wartawan dan sejumlah pejabat terkejut. Darta ternyata memiliki rumah dan kendaraan yang mewah di kawasan Jalan Panji, Babakan Peuteuy, Cigadung. Rumah bernuansa kuning emas dengan dinding batu alam itu terlihat mencolok di banding yang lain.

Dagelan kongkalingkong dan perilaku mengeruk dana miliaran dari perizinan itu, hanya berselang dua bulan setelah peresmian sistem perizinan secara online pada 27 Desember 2017 lalu di kantor Dinas DPMPTSP Subang. Peresmian itu dihadiri Bupati Subang Imas Aryumningsih dan Kepala Dinas Perizinan Provinsi Jawa Barat Ir. H. Dadang Mohamad. “Ini mencegah, jangan sampai para pegawai DPMPTSP Subang malah bermain dengan para pemohon-pemohon izin,” ujar Dadang, waktu itu. Ia optimis dengan system online, perizinan di Subang akan bersih dari praktik suap.

Rupanya perbaikan sistem itu hanya pura-pura. Faktanya, perizinan masih melalui perantara. Masih harus ada upeti atau fee untuk kepala daerah dan pejabat tertentu.
Hal ini membuktikan, pelayanan publik di Subang masih dilakukan dengan cara yang konvensional dan tidak menunjukkan itikad memperbaiki sistem serta menjauhi praktik suap. Padahal, perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah banyak melakukan inovasi. Jika tidak mampu menciptakan sistem sendiri, meniru yang sudah berhasil adalah cara lain yang sama-sama terpuji.

Sejumlah daerah di Indonesia sudah mengembangkan system yang bias menjauhkan dari praktik suap dan lebih cepat. Kota Bandung dengan konsep Bandung Smart City berhasil mengembangkan perizinan secara online dan lebih cepat. Demikian juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas dengan konsep Mal Pelayanan Publik. Proses perizinan bisa dilakukan jarak jauh, tidak harus datang ke kantor, terbuka dan lebih cepat. Dua konsep tersebut direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rupanya Bupati Imas belum tertarik mencontoh. Peresmian sistem perizinan online hanya seremonial semata. Kita tunggu Bupati Subang selanjutnya bagaimana. Semoga Pilkada sekarang tidak menghasilkan bupati yang korup lagi.(*)