Beranda PRO DESA Industri Tak Ganggu Pertanian

Industri Tak Ganggu Pertanian

75
0

Pemerintah Pastikan Sudah Sesuai Perda RTRW

KARAWANG-Dinas Pertanian Karawang memastikan pembangunan perumahan dan industi yang saat ini marak di Karawang tidak akan mengganggu lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas 87 ribu hektar. Pasalnya, izin yang dikeluarkan untuk pembangunan dari swasta itu tidak bakal melanggar zona hijau yang sudah ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“Pembangunan yang dilakukan oleh swasta yang saat ini berjalan tidak akan mengganggu LP2B. Sebab, Pertek BPN tidak akan melanggar Perda RTRW dan LP2B juga dasarnya adalah Perda RTRW,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Hanafi, kemarin (20/3).
Kendati hingga saat ini Perda LP2B belum diundangkan kerena masih dibahas di provinsi, tapi sudah diparipurnakan oleh DPRD. “Lahan yang sudah disepakati untuk lahan LP2B adalah 87 ribu hektare, termasuk lahan cadangannya,” katanya.

Hanafi mengakui jika saat ini belum ada tanda mana lahan yang masuk LP2B atau belum. Sebab, Perdanya juga belum memiliki nomor. Namun, kedepan setelah perda sudah memiliki nomor akan segera membuat peraturan bupati terkait pematokan wilayah yang masuk zona LP2B.
“Eksisting lahan saat ini sekitar 97 ribu hektare, jadi lahan yang 87 ribu hektare kami pastikan tetap aman,” katanya.

Sebab, kata Hanafi, jika bangunan melanggar Perda RTRW itu merupakan pelanggaran pidana. Selain itu, sekitar 60 persen lahan pertanian di Karawang masih dikuasai oleh warga Karawang.
“LP2B bisa dirubah jika menyangkut kegiatan proyek dari pemerintah pusat seperti bandara ataupun pelabuhan,” katanya.

Ia menambahkan, tahun lalu juga DPRD sudah memparipurnakan Perda Perlindungan Petani. Melalui perda ini, para petani di Kabupaten Karawang akan diasuransikan. Pihaknya juga sudah menganggarkan untuk asuransi. Namun untuk bantuan itu harusnya disimpan anggarannya Pemda. “Kami juga sedang menunggu regulasinya seperti apa, apa nanti dianggarkan lagi diperubahan atau langsung bantuan asuransi itu polisnya ke petani,” katanya.

Menurut Hanafi, dengan adanya asurasni petani ini, ketika ada gagal panen, maka para petani bisa mendapat uang penggantinya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap adanya Perda LP2B dan Perda perlindungan petani ini bisa bersinergi untuk mempertahankan lahan pertanian Karawang. (use/din)