Beranda KARAWANG Hati-hati, Besaran THR PNS Cuma Hoax

Hati-hati, Besaran THR PNS Cuma Hoax

74
0

KARAWANG-Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang, Asep Aang Rahmatullah mengajak, semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pegawainya terkait besaran THR (Tunjangan Hari Raya) yang akan segera dicairkan pemerintah.

Hal ini menyusul beredarnya berita-berita hoax melalui medsos mengenai angka rupiah yang bakal diterima Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, maupun tenaga honorer, selain untuk TNI/Polri.

“Saya banyak menerima daftar besaran THR yang dikirim beberapa orang pegawai via WhatsApp. Mereka mempertanyakan kebenaran atas jumlah rupiah yang akan diterima. Angkanya cukup luar biasa besar. Menurut saya tidak rasional. Dan setelah dicek, banyak data yang beredar di luar itu hoax,” ujarnya.

Kendati begitu, Aang belum bisa memastikan hitungan teknisnya mengenai besaran rupiah THR atau gaji ke-14 yang bakal didapat setiap ASN, pensiunan, ataupun tenaga honorer. Hanya ia pahami, hitungannya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 adalah dari gaji pokok dan tunjangan lainnya.

“Kalau ada daftar calon penerima THR sampai puluhan juta, itu tidak masuk akal. Bahkan ada yang mengedarkan data hoax itu didasarkan pada PP 20/2018. Padahal PP nomor 20 itu tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2018 kepada pimpinan dan non PNS pada lembaga struktural. Sedangkan lembaga non struktural adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk dengan UU, PP, atau Perpres yang pembiayaannya dibebankan kepada APBN, ” tandas Aang sambil menyontohkan lembaga non struktural seperti KPK, KPU, Bawaslu, maupun Komisi Penyiaran Indonesia.

Ia menambahkan, mengenai tenaga honorer yang akan ikut mendapatkan THR seperti diatur PP 19/2018 maupun PMK tersebut, adalah tenaga honorer yang ber-SK Bupati untuk di level Pemerintahan Kabupaten. Sedangkan yang ber-SK kepala dinas atau di setiap unit kerja masing-masing,

Aang menyerahkan kebijakan ini sesuai kemampuan keuangan OPD atau unit kerja bersangkutan. “Soal kapan THR ini cair, kita di pemerintah daerah hanya menunggu dari pemerintah pusat. Karena sumbet anggarannya ada di APBN melalui DAU (Dana Alokasi Umum),” katanya. (use/tra)