Beranda KARAWANG Habiskan Rp30 Juta untuk Akreditasi

Habiskan Rp30 Juta untuk Akreditasi

100
0
ilustrasi

KARAWANG-Dana akreditasi puskesmas sebesar Rp 1,557 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya dihabiskan untuk
pendampingan dan workshop saja. Akibatnya puskesmas yang mendapat akreditasi harus melakukan pemotongan anggaran kegiatan rutin dan
pemotongan dana kapitasi pegawai puskesmas.

“Jika ada kepala puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan bilang tidak ada pemotongan kegiatan rutin dan pemotongan dana kapitasi petugas
puskesmas, untuk biaya akreditasi bisa dibilang itu bohong. Sebab anggaran DAK untuk akreditasi hanya untuk pendampingan dan workshop
saja,” ujar salah seorang pegawai puskesmas yang namanya minta dirahasiakan.

Menurutnya, tujuan diadakan akreditasi itu sangat bagus bagi kepentingan masyarakat, hanya saja dalam pelaksanaanya dibutuhkan waktu
yang cukup panjang serta biaya yang cukup banyak, karena hampir semua aspek dinilai. Mulai dari mulai yang bersifat administratif sampai ke
urusan fisik bangunan.

“Untuk Rumah sakit swasta atau RSUD yang ada di Karawang mungkin masalah pendanaan tidak menjadi beban, tapi untuk tingkat
Puskesmas yang keuangannya sangat pas-pasan sudah pasti menjadi beban tersendiri,” katanya.

Sebenarnya, lanjutnya, banyak petugas puskesmas dan kepala puskesmas yang mengeluhkan adanya akreditasi karena harus memotong biaya
rutin dan dana kapitasi. Akan tetapi semuanya takut untuk bicara ke publik.

“Dana yang harus disediakan oleh Puskesmas untuk kegiatan akreditasi dari tahap persiapan sampai dengan tahap survey bisa menghabiskan
anggaran kurang lebih diatas Rp 30 jutaan, dari mulai penataan fisik bangunan, cetak leaflet dan penggandaan. Uang sebanyak itu dari mana
puskessmas bisa mendapatkannya? Kalau bukan memotong biaya rutin dan dana kapitasi,” paparnya.

Akibatnya, kata PNS puskesmas itu, dana akreditasi itu hanya menguntungkan pendamping dari Dinas Kesehatan saja karena mendapat honor
yang mencapai Rp 5 juta perbulan dari dana akreditasi itu. Sementara puskesmas hanya jadi objek penderita saja, karena harus mensiasati
anggaran akreditasi itu. “Pendamping akreditasi bisa mendapat honor diluar gaji lebih dari Rp 5 juta, tapi kami dana kapitasi kami harus
dipotong untuk akreditasi puskesmas,” keluhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang, Yuska Yasin menegaskan tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi
puskesmas sebab sudah ada anggaran dari APBD kabupaten dan DAK untuk dana akreditasi puskesmas. “Dari DAK kita mendapat Rp 1,5
miliar untuk akreditasi puskesmas,” kata Yuska. (use/tra)