Beranda PRO DESA Forum BPD dorong Perda Tentang BPD

Forum BPD dorong Perda Tentang BPD

64
0
DADAN RAMDAN / PASUNDAN EKSPRES PERDA: Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Subang Imanuddin bersama jajaran pengurus lainnya terus berupaya mendorong terbitnya Perda Tentang BPD.

BINONG– Forum Komunikasi BPD mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (perda) tentang BPD, agar peran dan fungsi BPD nyata dilapangan. karena salah satu amanat UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah mengatur peran dan fungsi BPD.

Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Subang, Imanuddin mengatakan, perda tentang BPD ini sangat penting untuk segera dikeluarkan, karena menjadi payung hukum bagi kinerja BPD dan juga salah satu amanat dari Undang-undang.

“Salah satu amanat UU Desa, yang paling mendesak diterbitkan di daerah adalah Perda Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tandasnya.

Menurut Imanuddin, sebelum lahirnya UU Desa, BPD menggunakan PP No. 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagai payung hukum, namun sejak 15 tahun yang lalu diwarnai dengan berbagai macam, mulai konflik antara BPD dengan Kades atau Perangkat Desa, namun tidak sedikit pula BPD yang inovatif mampu menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa.

Imanuddin berharap, Perda tentang BPD sebaiknya mengembalikan BPD ke otonomi asli desa. “Fungsi politik hikmat berdesa dalam permusyawaratan Desa merupakan substansi utama Perda tentang BPD,” kata Imanuddin.

Menurut Imanuddin ada enam alasan untuk segera diterbitkanya Perda tentang BPD berdasarkan fungsi dan peran BPD, Pertama, musyawarah BPD. Fungsi legislasi BPD dikuatkan melalui rapat BPD sebelum Musdes yang membahas rancangan Perdes. Aspirasi masyarakat dari wilayah yang diwakilinya harus dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah/rapat BPD.

Kedua, fungsi aspirasi BPD membuat saluran aspirasi melalui kotak aspirasi, maupun sistem teknologi lain yang mendukung partisipasi warga Desa. Pelayanan publik di desa terutama aspirasi warga atas pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) skala lokal desa merupakan prioritas BPD.

“Ketiga, fungsi pengawasan atas kinerja Kepala Desa. BPD membuat sistem pengaduan dan penyelesaian masalah di Desa, Pengawasan berbeda dengan pemeriksaan, Pengawasan BPD dilakukan dari “jauh”, sedangkan pemeriksaan ala auditor dilakukan dari “dekat” ,” tuturnya.

BPD dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Desa atau organisasi masyarakat sipil untuk menyusun sistem pemantauan dan evaluasi atas hasil kegiatan pelayanan dasar, administrasi pemerintahan desa, bina kemasyarakatan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Keempat, kelembagaan BPD, fungsi BPD dapat diperkuat dengan Peraturan Tatib dan Kode Etik BPD yang disusun dan dipublikasikan terbuka agar masyarakat desa tahu dasar kinerja BPD. Tatib/Kode Etik BPD bersifat khas sesuai budaya setempat dan tidak perlu meniru Tatib dan Kode Etik DPRD.

Kelima, anggaran BPD, kewenangan BPD dalam penyelenggaraan Musdes mutlak harus dibiayai APBDes. Selain itu, kinerja BPD yang fokus ke fungsi politik-deliberatif sudah saatnya didukung dengan tunjangan kedudukan, tunjangan operasional, dan tunjangan kehadiran.

Misalnya, tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar 40 persen dari penghasilan tetap Kades. Tunjangan operasional untuk transportasi dan komunikasi anggota BPD, dan tunjangan kehadiran untuk kehadiran anggota BPD dalam rapat BPD dan Musdes.

“Adapun yang keenam, Perda tentang BPD mengatur kewenangan Pemda Kabupaten, Pemda merumuskan agenda nyata seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan kerjasama BPD dan inspektorat, penghargaan atas prestasi BPD, pelayanan administrasi dan supervisi. Pengaturan tentang sanksi hanya diatur perihal penetapan sanksi pemberhentian terhadap anggota BPD yang melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi rapat BPD,”tukasnya. (dan/ded)