Beranda BANDUNG e-KTP Masih Jadi Masalah

e-KTP Masih Jadi Masalah

83
0
EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES SIMULASI: Warga mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara (P2S) di kecamatan Lembang.

KPU Terus Berkoordinasi dengan Disdukcapil

BANDUNG BARAT– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat segera menuntaskan perekaman e-KTP agar masyarakat yang sudah mempunyai hak politiknya bisa menyalurkan pilihannya di Pilkada serentak 2018.

Persoalan belum tuntasnya perekaman e-KTP tersebut terungkap saat KPU mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara (P2S) Pemilihan Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati Bandung Barat yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali di beberapa kecamatan.

“Permasalahan yang terungkap dalam setiap kami mengadakan simulasi hampir sama, yakni masih banyak pemilih yang belum memiliki e-KTP dan surat keterangan yang hanya bisa dikeluarkan Disdukcapil,” kata Komisioner KPU Bandung Barat, Adi Saputro, Senin (7/5).

Adi menuturkan, pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang, masyarakat atau pemilih harus membawa formulir C6 dan wajib menunjukan E-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil. Jika belum memilikinya, maka hak pilihnya tidak bisa digunakan.

“Ini yang kemudian kami antisipasi supaya masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih agar memiliki e-KTP. Makanya, dalam setiap event yang diselenggarakan KPU, kita koordinasi dengan Disdukcapil agar mendatangkan mobil layanan kependudukan sehingga masyarakat bisa langsung dilayani perekaman,” bebernya.

Disamping mendorong Disdukcapil agar terus melakukan perekaman, lanjut dia, KPU Bandung Barat juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan RI agar ada solusi bagi masyarakat yang sudah perekaman tapi belum memiliki e-KTP agar diberikan kemudahan supaya mereka memiliki hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 Juni nanti.

“Kewenangan itu hanya di KPU RI, kalau ada edaran apapun dari KPU RI, kita laksanakan. Selama belum ada edaran, kita hanya ikuti peraturan PKPU nomor 8 tahun 2018, yang isinya pemilih wajib membawa formulir C6 serta menunjukan e-KTP saat di TPS, meski pada kenyataannya masih ada pemilih yang belum memiliki E-KTP atau surat keterangan,” tuturnya.

Menurut dia, Pilkada serentak 2018 adalah pemilu terakhir yang masih dibolehkan menggunakan surat keterangan. Karena di Pilpres 2019, semuanya wajib memakai e-KTP. Oleh sebab itu, sejak jauh-jauh hari KPU selalu menyampaikan pada masyarakat, jangan sampai tidak bisa mencoblos hanya gara-gara tidak membawa atau memiliki e-KTP.

“Kita komunikasi terus dengan Disdukcapil agar pemilih yang terdaftar di DPT sebanyak 1.158.564 jiwa, bisa terekam semuanya. Termasuk bagi pemilih pemula yang pada saat mendekati hari pencoblosan genap berusia 17 tahun. Tapi bagi mereka yang sudah perekaman, namun belum memiliki e-KTP, kami imbau segera diurus supaya memiliki surat keterangan,” jelasnya. (eko/tra)