Beranda CATATAN Dugaan Ijazah Palsu: Dimensi Hukum Tata Negara

Dugaan Ijazah Palsu: Dimensi Hukum Tata Negara

166
0
Dr. Otong Rosadi

Oleh: Dr. Otong Rosadi,S.H.,M.Hum

*)Dekan Fakultas Hukum Univ. Ekasakti Padang, Berdomisili di Pamanukan

Dugaan kepemilikan dan penggunaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Bupati Subang, sedang diproses secara hukum (pidana). Ada laporan ke Polres Subang mengenai hal ini. Dan Polres Subang telah melakukan serangkaian penyelidikan untuk memastikan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen atau tidak.

Penulis, tidak mau berspekulasi, karenanya sejak awal bergulir kasus ini. Saya hanya mendesak agar Polres Subang segera menangani kasus dugaan ini secara hati-hati dan sesegera mungkin. Karena dimensi politik dari kasus ini cukup ketal dan Pemilihan Bupati Juni 2018 terus makin mendekat. Sehingga kasus dugaan kepemilikan dan penggunaan dokumen palsu ini akan terus mengemukakan dalam hari-hari ke depan. Sementara Ibu Bupati mempunyai kans untuk kembali maju di Pilbup nanti.

Dimensi Hukum Tata Negara

Dugaan kepemilikan ijazah palsu oleh Bupati, secara hukum (pidana) harus diselidiki oleh kepolisian, apalagi ada Laporan dari Masyarakat mengenai hal ini. Dari kacamata Hukum Tata Negara, kepemilikan ijazah palsu mendapatkan porsi pengaturan yang sangat memadai. Sekalipun dalam praktek meski pengaturan ada, jarang mendapat perhatian banyak kalangan, baik secara akademis maupun praktis.

Sepanjang hampir 6 (enam) bulan sejak mencuatnya kasus ini, Penulis sama sekali tidak mendengar pandangan pengamat dan elit politik Subang mengenai hal ini. Pengaturan yang saya maksud adalah ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selengkapnya Pasal ini, saya kutipkan. Pasal 78 ayat (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; atau (c) diberhentikan.

Sedangkan Pasal 78 ayat (2) mengatur norma: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: (a) berakhir masa jabatannya; (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (c) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; (d) tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67huruf b;

Alasan lainnya adalah: (e) melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j. Lalu jika (f) melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/ataui. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Hak Angket DPRD dan Pemeriksaan Mendagri

Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf h, secara tegas menyebutkan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

Proses pembuktian pun tengah terus dilakukan berdasarkan laporan Masyarakat ke Pihak Kepolisian dan salah satu hasilnya adalah Pihak sekolah tidak dapat memberikan bukti apakah ijazah Bupati Subang yang digunakan pada saat pencalonan sebagai Wakil Bupati dahulu adalah sah (asli) atau tidak asli. Karena dokumennya tidak dapat diperoleh. Sekali lagi saya akan membatasi diri untuk menganalisis soal atau ranah pidanaini. Idak saja karena, penulis bukanlah ahli pidana namun lebih karena proses pidana tengah terus berlangsung.

Dari kaca mata Hukum Tata Negara, mekanisme yang dapat harusnya dilakukan adalah DPRD segera menggunakan hak konstitusionalnya yakni “Hak Angket”. Berdasarkan norma dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014.
Pasal 82 ayat (1) mengatur “Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsusebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h, DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.”

Ayat (2) Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, DPRD Kabupaten mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasal 82 ayat (4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten.

Berdasarkan dua ketentuan ini, mestinya DPRD Subang segera menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan dugaan penggunaan ijazah palsu ini. Lantas jika DPRD Subang tidak juga melakukan penyelidikan perihal ini?

Maka langkah yang dapat dilakukan adalah memberlakukan ketentuan Pasal 82 ayat (5) sampai ayat (7), yakni: “Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan, Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi kepada DPRD bersangkutan. Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan. Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati.

Bagaimana langkah ini bisa dilakukan? Tentu saja idealnya Mendagri harus mengetahui informasi yang memadai persoalan setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia, karena Mendagri memiliki Gubernur yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di Daerah lihat ketentuan dalam Pasal 91-95 UU No. 23 Tahun 2014.

Seandainya DPRD tidak menjalankan hak angketnya, guna melakukan penyelidikan perihal ini, maka Laporan Masyarakat mengenai dugaan penggunaan dokumen palsu ini harus menjadi dasar bagi Mendagri untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) sampai ayat (7), yakni klarifikasi kepada DPRD Subang, jika tidak juga dilakukan maka Pemerintah Pusat yang harus melakukan pemeriksaan.
Ketentuan Pasal 82 ayat (7) tegas mengatur jika hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati.

Epilog

Berdasarkan uraian di atas, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sudah secara tegas mengatur mekanisme dugaan penggunaan ijazah palsu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Mulai dari mekanisme penyelidikan oleh DPRD melalui pembentukan (Panitia) Hak Angket, mekanisme pemeriksaan oleh Menteri Dalam Negeri hingga pemberhentian Bupati/Wakil Bupati jika hasil pemeriksaan terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsusebagai persyaratan pada saat pencalonan.

Namun demikian, apakah semudah ini proses politik dan hukum melalui mekanisme ini dapat dilakukan? Tentu tidak. Sebab paling tidak ada dua hambatan (obstacle), pertama, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud harus diatur dalam peraturan pemerintah, sebagaimana amanah Pasal 82 ayat (8). Dan Peraturan Pemerintah ini belum diterbitkan. Sekalipun, ketiadaan PP tidak bisa menjadi argumen untuk tidak menjalankan amanah Pasal 82, namun secara teknis administrasi hal-hal seperti ini kerap menjadi hambatan dalam praktek. Kedua, hambatan perilaku (budaya) politik anggota DPRD, ada sebagian anggota DPRD yang tidak memahami hak konstitusional, sebagian yang lainnya tidak peduli, dan sebagian lagi tahu namun tidak mau mengambil risiko politik.

Solusi atas soal ini harus diambil alih oleh Mendagri berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 5 sampai 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Saya pikir, ini persoalan ‘rumit dan berdimensi politik yang kental’ yang harus diselesaikan segera. Tidak hanya untuk kepentingan si Pelapor dan Mayarakat Subang, namun juga untuk Ibu Bupati yang tentu saja punya hak politik kembali menjadi calon Bupati ‘tanpa ganjalan hukum’. Wallahul alam bi showab.(*)