Beranda BANDUNG DPRD Soroti LKPJ AMJ

DPRD Soroti LKPJ AMJ

71
0
dok Pasundan ekspres INFRASTRUKTUR: warag Kampung Cihamirung, RW 4, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat keluhkan kondisi jalan yang rusak.

 

BANDUNG BARAT- DPRD Kabupaten Bandung Barat, sororti laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ) kepala daerah 2013-2018.

“Saya sebagai ketua dewan, menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung Barat untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD, dalam kaitan LKPJ AMJ. Secara khusus untuk BUMD, kami meminta kepada bupati untuk lebih mengoptimalkan perannya,” kata pengganti antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Bandung Barat Ida Widaningsih seusai rapat paripurna istimewa di Lembang, baru-baru ini.

Bukannya memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, menurut dia, BUMD justru terancam kehilangan aset karena dikabarkan memiliki tunggakan hutang kepada rekanan hingga Rp8 miliar. Padahal, sejak 2010, Pemkab Bandung Barat telah memberikan penyertaan modal kepada PT PMgS senilai total Rp35 miliar. “Oleh karena itu, bupati harus lebih mengoptimalkan perannya, sehingga penyertaan modal yang diberikan menjadi tepat sasaran,” ujarnya.

Terkait dengan kinerja Pemkab Bandung Barat, Ida menyebutkan, seluruh organisasi perangkat daerah di Pemkab Bandung Barat memiliki total 209 poin dalam hal penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. “Dari 209 poin itu, yang kinerjanya mencapai 100 persen ada 107 program, itu yang mendapat nilai A. Bukan berarti sisanya itu di bawab 50 persen, tapi memang masih belum optimal,” katanya.

Ida menjelaskan, penyelenggaraan urusan wajib atau urusan pilihan pemda yang belum optimal itu secara ril dapat terlihat di Bandung Barat. Masyarakat dinilai masih banyak yang mengeluhkan pelayanan dari pemerintah, seperti di bidang kesehatan maupun pendidikan. Oleh karena itu, dia menekankan, seluruh OPD di Pemkab Bandung Barat harus menindaklanjuti rekomendasi dewan.

“Terutama untuk dinas-dinas yang melaksanakan fungsi dasar pelayanan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar meningkatkan kinerjanya. Soalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap dinas-dinas yang bersangkutan relatif masih cukup kurang. Buat OPD yang kinerjanya sudah mencapai 100 persen juga jangan berpuas diri,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Yayat T Soemitra menyatakan bakal menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan oleh dewan. “Termasuk salah satu rekomendasi LKPJ AMJ dewan itu soal infrastruktur. Kalau bahasa dewan tadi, kondisi jalan di KBB masih jauh dari ideal. Bahasa lainnya, ya masih banyak jalan yang rusak,” katanya.

Yayat mengakui, persoalan infrastruktur di Bandung Barat memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dengan total panjang jalan kabupaten lebih dari 500 kilometer, dia beralasan, Pemkab Bandung Barat memiliki keterbatasan anggaran dalam menciptakan infrastruktur yang baik. Apalagi, kata dia, setiap perbaikan jalan sudah dilakukan, seringkali jalan tersebut kembali mengalami kerusakan.

“Makanya, saya mintakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang supaya merencanakan penanggulangan jalan dengan baik. Terutama beberapa titik yang membahayakan karena ada longsor, seperti jalan yang ke arah Rongga dan Cipongkor, di mana ada jalan yang tebingnya sudah membahayakan,” paparnya. (eko/ded)