Beranda SUBANG DPMPSTP Minimalisir Aksi Calo

DPMPSTP Minimalisir Aksi Calo

116
0
YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES MAKSIMALKAN PELAYANAN: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang menyediakan loket bjb untuk memudahkan masyarakat bertransaksi dengan efisien dan cepat.

Segera Luncurkan Program Perizinan Online

SUBANG- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang serius dalam memerangi kasus calo. Nantinya pemohon diharuskan datang langsung ke kantor DPMPTSP untuk menghindari aksi calo yang meresahkan.

Kepala DPMPSTP Subang, Sumarna mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan meluncurkan program guna meminimalisir aksi calo. Ia menegaskan, pemohon izin juga tidak boleh mengutus wakil dalam proses permohonan izin.
“Kalaupun diwakilkan harus ada surat kuasa. Kita akan memproses izin secara transparan untuk mencegah praktek calo atau pungli. Kalau tidak sesuai prosedur kita tidak akan melayani,” uajrnya.

Dirinya menjelaskan, DPMPTSP juga sudah menyediakan loket bank bjb agar proses transaksi lebih efisien. Para pemohon izin tidak perlu lagi repot menghasbiskan waktu untuk berpindah tempat saat akan melakukan transaksi keuangan.
“Pemohon izin jadi gak perlu bolak balik ke kantor bank bjb. Karena disini sudah ada loket bank bjb. Proses bisa jadi lebih cepat dan efisien,” jelasnya.

Selain itu, DPMPTSP juga terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap para investor. Pemohon izin atau para investor tak perlu lagi pusing dengan proses yang berbelit-belit.
“Meski baru menjabat tiga hari, saya akan segera melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja pegawai DPMPTSP. Jika ada terbukti pegawai ikut bermain dalam proses perizinan ataupun hal lainnya, maka akan segera ditindak tegas,” jelasnya.

Sumarna juga menerangkan, pengambilan keputusan tentang perizinan membutuhkan koordinasi dengan 16 SKPD lainnya. 6 diantaranya adalah SKPD yang menjadi tim teknis seperti DKUPP Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup,dan lainnya.
“ Sehingga ketika nantinya ada pembangunan yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan maka bisa langsung dilakukan pengkajian. Misalnya TOKMA di Subang yang tidak berizin,” paparnya.

Selain itu, untuk meminimalisir aksi calo, pihaknya akan memaksimalkan perizinan online. Program ini akan segera diluncurkan pada akhir tahun. (ygo/tra)