Aa Umbara Sutisna

Untuk Kepentingan Proyek Kereta Cepat

PADALARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), secara tegas menolak rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat.

Perda tersebut akan di usulkan Pemkab Bupati Bandung Barat demi kepentingan mega proyek nasional pembangunan Kereta Cepat Koridor Jakarta-Bandung. Pasalnya, sejak awal dewan bersikukuh menolak rencana proyek Pemerintah Pusat itu lantaran dinilai telah merugikan masyarakat kecil, khususnya yang terkena dampak.

Ketua DPRD KBB, Aa Umbara Sutisna mengatakan untuk memuluskan mega proyek itu, semua daerah yang akan terlintasi trase Kereta Cepat koridor Jakarta-Bandung, terlebih dahulu harus merevisi perda tata ruang. Namun, khusus KBB, revisi perda itu akan ditolak oleh dewan karena proyek triliunan itu hanya menguntungkan elit dan pengusaha semata.

“Sejak awal, kami sudah menolak pembangunan Kereta Cepat di Bandung Barat karena merugikan masyarakat kecil. Sekarang, Pemkab mau mengusulkan revisi Perda tata ruang itu secara parsial, dan secara tegas kami menolak revisi itu,” kata Aa Umbara saat di temui di Lembang, Selasa (29/8).

Dia menyebutkan semua pimpinan dan fraksi di DPRD KBB sudah satu suara untuk menolak revisi perda tersebut. Keputusan itu diambil sebagai sikap keberpihakan badan legislasi itu kepada masyarakat kecil yang sudah dirugikan.

“Kami tetap konsisten, semua fraksi kecuali fraksi PDIP sudah sepakat menolak. Karena pembangunan kereta cepat itu tidak menguntungkan masyarakat kecil,” ujarnya.

Selain itu, dalam melakukan revisi RTRW ini harus lebih dari lima tahun. Sementara, Kabupaten Bandung Barat memiliki RTRW ini baru tiga tahun. Sehingga tidak bisa langsung melakukan revisi apalagi ini untuk proyek Kereta Cepat yang menyengsarakan masyarakat banyak.

“Kabupaten Bandung Barat memiliki RTRW baru tiga tahun. Makanya harus ditunggu dua tahun lagi. Memang usulan resmi dari Pemkab ke dewan belum masuk, tapi obrolan sudah ada. Saya pastikan dewan akan menolaknya,” ungkapnya.

Selain harus sesuai aturan, lanjut Aa, revisi perda itu tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat kecil KBB. Hingga saat ini pun, ribuan Kepala Keluarga (KK) yang terkena dampak masih dirugikan karena ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kerugian yang ditanggung oleh warga.

“Warga yang terkena dampak sampai saat ini hanya menerima ganti rugi atas bangunannya saja,” ungkapnya.

Politisi senior PDIP KBB ini pun mempersilahkan warga masyarakat yang terkena dampak untuk mengadu ke DPRD KBB jika merasa dirugikan atas proyek pembangunan Kereta Cepat tersebut. Bahkan, warga bisa mengadukan secara langsung kepada dirinya melalui sambungan nomor pribadinya di nomor 081221503365.

“Kami sangat terbuka jika ada warga yang merasa dirugikan atas proyek prmbangunan kereta cepat itu, bisa mengadu ke DPRD KBB atau langsung kepada saya sediri,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Maman S Sunjaya mengatakanbahwa Pemkab Bandung Barat akan memasukan usulan revisi RTRW di Walini Cikalongwetan untuk mendukung rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang merupakan proyek pemerintah pusat.

“RTRW di sekitar Walini Cikalongwetan ini secara prinsip dasar tidak bertentangan dengan adanya Kereta Cepat, tapi memang harus direvisi karena RTRW saat ini masih bersifat umum,” kata Maman beberapa waktu lalu.

Payung hukum untuk RTRW di Walini tengah diusulkan dan masuk dalam pembahasan bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat. Ditargetkan revisi RTRW penataan kawasan Walini Cikalongwetan ini dapat rampung pada Maret 2018.

“Tahun depan ditargetkan sudah selesai,” ujarnya.

Dalam revisi RTRW itu, kata Maman, nantinya akan dijabarkan lebih detail soal penataan wilayah di area Cikalongwetan. Mulai dari kawasan pendidikan, kesehatan, peternakan dan yang lebih penting menjadi pusat transit oriented development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Di sana akan ada tempat pemberhentian kereta cepat. Tidak hanya itu, di Walini juga akan ada perguruan tinggi, rumah sakit besar, peternakan dan rencana akan membangun kampung asia afrika sehingga pengembangan wilayahnya bisa lebih jelas,” ujarnya.

Seperti diketahui, ada 17 Desa di 3 Kecamatan di KBB yang terkena dampak. Untuk 538 Kepala Keluarga dari dua kecamatan yakni Kecamatan Ngamprah dan Padalarang yakni Desa Gado Bangkong, Mekarsari, Cilame, Kertajaya dan kertamulya yang akan terkena imbas oleh proyek Kereta Cepat. Rumah warga yang terkena imbas tersebut baik rumah milik pribadi ataupun rumah yang menetap dilahan milik PT KAI.

Konsorsium BUMN tersebut antara lain PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII berkolaborasi dengan konsorsium China yag mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT KCIC. Pengoperasian kereta cepat ini membutuhkan pasokan listrik sekitar 75-100 megawatt. Untuk itu, rencananya PT KCIC bekerjasama dengan PT PLN (Persero) dan direncanakan dalam jangka panjang akan membangun power plant sendiri untuk memastikan tidak ada gangguan pasokan listrik saat kereta beroperasi.(sep/ded)