Beranda PRO DESA Desak Gelar Pilkades Tahun Ini

Desak Gelar Pilkades Tahun Ini

123
0

67 Kepala Desa Datangi Kantor Bupati Karawang

KARAWANG-Kantor Bupati Karawang dikepung pamong desa. Sebanyak 67 kepala desa di Karawang mendesak pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dilaksanakan pada 2018.

Ketua Barisan Kepala Desa Karawang (Baladewa) Endang mengatakan, pihaknya hanya menuntut Pilkades di 67 desa di Karawang dilaksanakan pada 2018.

“Teknisnya kami serahkan kepada pemerintah daerah,” ujar Endang singkat, saat audiensi dengan perwakilan Pemkab Karawang dan Komisi A DPRD Karawang, Senin (12/3).

Hal yang sama diungkapkan Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari, Abdul Halim. Ia mengklaim tuntutan pilkades serentak digelar tahun 2018 tidak melanggar hukum. Sebab, ia sudah menilik Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014. Terlebih, pihaknya sudah berkonsultasi dengan ahli hukum.

“Kalau berbicara UU, tuntutan kami tidak melanggar. Justru kami berorientasi pada UU Nomor 6, dan UU Nomor 43. Istilahnya sama, pemilihan kepala desa serentak,” katanya.

Halim meminta pemkab berkilah tak ada biaya untuk Pilkades karena tidak dianggarkan pada APBD 2018. Sebab, pilkades serentak tersebut bisa dianggarkan pada APBD Perubahan 2018.

“Kami tidak mau mendengar tidak ada biaya untuk menggelar pilkades. Alangkah naifnya, pemkab berbicara seperti itu,” katanya.

Sebab, kata dia, jabatan 67 kades tersebut habis pada 12 Desember 2018. Menurutnya, enam bulan sebelum jabatan kades habis, Pemkab harus melapor ke pemerintah pusat.

“Laporan itu seharusnya sekaligus pembentukan panitia pilkades,” katanya.

Ia juga meminta Pemkab Karawang memberikan kepastian perihal tuntutan tersebut. Jika tidak setuju, kata dia, pemkab harus memberikan alasan yang mendasar.

Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Karawang Samsuri meminta Baladewa membuat surat permohonan resmi kepada Bupati Karawang lengkap beserta alasannya. Ia juga berjanji akan membahas soal penganggaran dengan Komisi A DPRD Karawang.

“Mudah-mudahan dua minggu ke depan bupati bisa memberikan statement (pernyataan) resmi,” ujar Samsuri.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Karawang Teddy Luthfiana, mengaku khawatir jika diagendakan pada 2019, pilkades serentak tidak bisa digelar lantaran berbenturan dengan Pileg dan Pilpres 2019. Sementara, kata dia, jika diundur pada 2020 terlalu lama.

“Jika pjs (pejabat sementara) terlalu lama, nanti tidak maksimal,” tambahnya.

Bahkan, kata Teddy, pihaknya secara internal sudah membahas perihal usulan para kades tersebut. Ia berjanji akan membahas hal tersebut dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang dengan Bupati Karawang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(aef/tra)