Beranda BANDUNG Ceramah Jangan Dicampur Politik

Ceramah Jangan Dicampur Politik

80
0
Ketua MUI KBB, KH Muhammad Ridwan

Bisa Picu Perpecahan Masyarakat

NGAMPRAH – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta ceramah keagamaan di tempat umum agar tidak di campur adukan dengan kepentingan politik praktis. Sebab, jika dicampur adukan dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat.

Ketua MUI KBB, KH. Muhammad Ridwan mengatakan ceramah keagamaan di muka umum semestinya harus berpandangan lurus dengan tidak mencampur adukan dengan kepentingan politik maupun aliran tertentu.

“Pengajian ya pengajian dengan isi cermah yang lurus-lurus saja. Jangan di campur adukan dengan politik,” kata KH Ridwan kepada Pasundan Ekspres saat ditemui usai Kegiatan Bimbingan Teknis bagi MUI dan Ormas Islam se-KBB di Mesjid Agung AsShidiq Ngamprah, Kamis (3/4).

Selain tidak boleh dicampur adukan dengan politik praktis, lanjut dia, ceramah keagamaan di muka umum tidak boleh membawa aliran atau sekte tertentu. Terkecuali, hal itu bisa dilakukan dalam komunitas aliran tersebut.

“Himbauan ini agar tidak terjadi konflik dan perpecahan di masyarakat. Sangat disayangkang jika hanya persoalan perbedaan pandangan dapat memecah belah bangsa ini,” ujarnya.

KH Ridwan sangat menyayangkan jika hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan bangsa. Padahal, para pendahulu memperjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dengan harga yang sangat mahal.

“Jangan lah mau di pecah belah dengan ini, harga NKRI itu mahal. Para pendahulu kita sudah memperjuangkan dengan jiwa, raga dan hartanya,” ungkapnya.

Dia pun menegaskan bahwa secara kelembagaan MUI bersikap netral di setiap kontestasi demokrasi baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Pasalnya, keberadaan MUI merupakan pengayom umat yang tidak terbatas oleh kepentingan politik dan aliran.

“MUI itu harus mengayomi umat tidak terkecuali. Soal pilihan politik itu hak masing-masing, silahkan saja berbeda pilihan asal tetap rukun,” tegasnya.

KH Ridwan pun meminta agar masyaraalkat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah umat. Apalagi, sampai saling menghujat antar sesama.

“Saling menghujat itu tidak boleh, termasuk di media sosial. Agama jelas melarangnya,” tukasnya.

Sebelumnya, penceramah Muhamad Alidrus pada acara pengajian di Kampung Ciwaru RT 01 RW 09 Desa Bojongmekar Kecamatan Cipendeuy KBB beberapa waktu lalu, Penceramah asal Kota Bogor itu diduga melakukan ujaran kebencian terhadap PDIP dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang terekam dalam sebuah video yang sudah terlanjur viral di media sosial (medsos). Dalam video viral berdurasi 1 menit 51 detik itu, ustad tersebut dengan menggebu-gebu menyebutkan di depan ribuan masyarakat agar membenci PDIP bahkan memusuhi PDIP. Dalam video itu juga, ustad tersebut menyebutkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut dengan kata-kata yang tidak semestinya.

“Kita melaporkan video pengajian ujaran kebencian yang sudah viral itu. Di video itu, ustadz itu menyebut seolah PDIP tidak butuh suara umat Islam di pemilu. Bahkan ustad tersebut memprovokasi jika orang Islam yang memilih PDIP adalah munafik,” kata Bendahara DPC PDIP KBB, Jejen saat melakukan Jumpa Pers di Kantor DPC PDIP KBB di Ngamprah, Jum’at ( 27/4). (sep/tra)