Beranda KARAWANG Cellica Dituding Tak Memihak Pengusaha Kecil

Cellica Dituding Tak Memihak Pengusaha Kecil

23
0

KARAWANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menilai Pemkab yang dipimpin Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, tidak memihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Salah satu alasannya yaitu dengan membiarkan hadirnya minimarket hingga ke pelosok desa.

Anggota Komisi B DPRD, Khoerudin mengatakan, pihaknya menyayangkan pemkab begitu mudah mengeluarkan izin bagi pendirian minimarket yang nota bene milik pengusaha jaringan waralaba.
“Ini sama saja dengan membiarkan pedagang kecil gulung tikar,” sesalnya.
Menurutnya, keberadaan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terkesan mandul.

Sebab, minimarket sudah sampai ke pelosok desa. Padahal untuk melahirkan satu produk hukum daerah tidak sekadar keluar biaya. Namun pula waktu dan pemikiran pihak-pihak terkait, termasuk DPRD di dalamnya saat pansus raperda bergulir.

Dikatakan Khoirudin, hal yang sangat ironis tatkala pemkab malah mendidik rakyatnya tidak taat hukum. Sikap tidak berani yang diperlihatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai OPD penegak perda. Sebab, bisa jadi ada oknum pejabat penting di lingkungan Pemkab Karawang yang punya kontribusi terhadap lahirnya perizinan minimarket.
“Sudah jelas ko amanat di Perda Nomor 20 Tahun 2016 itu. Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk membangun minimarket di wilayah Kabupaten Karawang. Kenyataan di lapangan, justru melahirkan banyak pertanyaan. Jangan aneh apabila pasar-pasar tradisional di tingkat kecamatan maupun pedesaan mulai tergerus. Termasuk warung-warung masyarakat bermodal kecil telah banyak pula yang gulung tikar akibat tak punya kemampuan bersaing dengan minimarket,” tandas Khoerudin.

Sementara itu Kepala Satpol PP, Asip Suhendar enggan memberikan penjelasan saat dimintai tanggapannya atas reaksi wakil rakyat dari daerah pemilihan Karawang I ini. Ia beralasan perlu berkoordinasi dulu dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPST).
“Perijinan kan berawal dari DPMPTST. Makanya saya perlu koordinasi dulu dengan mereka,” katanya. (use/din)