Beranda PURWAKARTA Calon Perseorangan Harus Miliki 7,5 Persen dari DPT

Calon Perseorangan Harus Miliki 7,5 Persen dari DPT

46
0
MALDIANSYAH DITETAPKAN: Jajaran pengurus KPUD dan Panwaslu Kabupaten Purwakarta gelar jumpa pers umumkan hari H Pilkada 2018.

KPU Resmi Tetapkan Tiga Poin

PURWAKARTA-Ketua Kompisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta Deni Ahmad Haidar menyebutkan pihaknya resmi menetapkan tiga poin hasil pleno untuk pelaksanaan Pilkada Purwakarta 2018.

“Ketiga poin yang telah ditetapkan dalam pleno, di antaranya penetapan syarat dukungan calon perorangan Pilkada Purwakarta 2018. Seorang calon kepala daerah yang maju melalui jalur perorangan maka membutuhkan minimal 48.542 atau 7,5 persen dari 647.326 pemilik hak suara,” ujarnya di kantor KPU Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Minggu (10/9) sore.

Dukungan perseroangan, dijelaskannya nanti ada klasifikasinya tersebdiri, diantaranya dukungan itu harus tersebar di 9 kecamatan atau paling sedikit 50 persen dari 17 kecamatan yang ada di Purwakarta,” jelasnya.

Selain calon perseorangan, kata dia, KPU juga menetapkan syarat dukungan calon kepala daerah yang maju melalui jalur partai politik. KPU menetapkan setiap calon harus memiliki sedikitnya 20 persen kursi wakil rakyat atau 9 dari 45 kursi DPRD Purwakarta. “Atau dengan kata lain 25 persen dari jumlah suara sah pada Pileg 2014, yaitu 118.998 dari 475.993 suara sah,” kata Deni.

KPU juga, sambung Deni, menetapkan hasil pleno mengenai waktu pelaksanaan Pilkada Purwakarta 2018. “Mengacu pada Peraturan KPU No 1/2017, KPU menetapkan Pilkada Purwakarta akan dilaksanakan 27 Juni 2018, jatuh pada hari Rabu,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga Komisioner Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Purwakarta Oyang Este Binos. Dirinya memastikan agar penetapan pleno mengenai Pilkada Purwakarta 2018 sesuai dengan amanat undang-undang.

“Kehadiran Panwaslu selain diundang KPU juga untuk memastikan proses penetapan jumlah syarat dukungan calon perseorangan dan syarat pengusungan calon kepala daerah tersebut ditempuh melalui mekanisme sebagaimana amanat undang-undang,” kata dia.

Salah satunya dilakukan melalui proses pleno komisioner KPU. “Lebih jauh, penetapan jumlah syarat dukungan tersebut didasarkan pada data sebenarnya hasil Pileg dan Pilpres 2014 lalu,” ucapnya.

Oyang juga berharap para calon baik dari perseorangan maupun calon yang diusung oleh parpol untuk tertib administrasi dan aturan yang berlaku. “Agar pada Pilkada 2018 nanti tercipta kondisi tertib dan aman sebagaimana diharapkan semua pihak,” pungkasnya. (add/mas/epl)