Beranda PRO DESA Bupati Lantik 12 Kades, Hasil Pelaksanaan Pilkades Serentak

Bupati Lantik 12 Kades, Hasil Pelaksanaan Pilkades Serentak

104
0
ASEP IMAM MUTAQIN/PASUNDAN EKSPRES DILANTIK: Bupati Bandung Barat Abu bakar tengah memasangkan tanda pangkat pada Kades Mandalawangi Peranika di Bale Gempungan Pemkab Bandung Barat, Rabu (9/8).

NGAMPRAH – Bupati Bandung Barat Abubakar melantik 12 Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan di 9 kecamatan beberapa waktu lalu. Pelantikan diselenggarakan di Bale Gempungan Lantai 4 Gedung SKPD B Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Rabu (9/8).

Abubakar mengaku bersyukur karena secara umum Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak bisa berlangsung dengan lancar. Bahkan, tingkat partisipasi masyarakat di 12 desa di 9 kecamatan yang menyelenggarakan Pilkades tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 73,51 persen pada tahun 2017.

“Saya harapkan kepada para kades yang baru dilantik ini untuk menjadikan desa sebagai gerbang terdepan pembangunan. Sebagaimana tujuan nawacita dengan bingkai persatuan,” katanya.

Setelah resmi dilantik, Abubakar meminta para Kepala Desa untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh elemen yang terdapat di desa melalui berbagai pendekatan agar terbangun kesatuan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Hal itu diperlukan untuk menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini, mengingat kades bukanlah milik perseorangan atau sebuah tim semata melainkan milik seluruh masyarakat.
“Kades baru ini harus mampu merangkul dan mengayomi seluruh tingkatan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Abubakar menjelaskan sesuai Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, jaminan ketersediaan sumber pendapatan desa cenderung bertambah. Untuk 165 desa se-KBB, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp150 miliar, dari APBD KBB Rp119 miliar berupa Alokasi Dana desa (ADD), anggaran bagi hasil pajak dan retribusi Rp30 miliar dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

“Jika dirata-ratakan, setiap desa setiap tahunnya mendapatkan Rp2 miliar. Tentunya saya berharap anggaran yang diterima bisa dipertanggungjawabkan secara transfaran pada masyarakat,” tegasnya.

Dia pun menghimbau kepada para kades agar memajang plang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kantor desanya masing-masing. Hal itu, sebagai wujud dari adanya transfaransi keuangan dan keterbukaan informasi publik.

“Besarnya anggaran yang diterima desa, justru menjadi sebuah tantangan yang dihadapi kepala desa, bagaimana mengelola anggaran tersebut dengan benar,” ucapnya.

Abubakar pun mengapresiasi pada desa-desa yang telah membuka secara transfaran tentang pengelolaan anggaran desa. Bahkan, ia cukup berlega ketika diketahuinya sejumlah desa di KBB, telah memampangkan APBDes.

“Saya lihat ada beberapa desa yang sudah memampangkannya dengan plang besar-besar. Itu membuka ruang pada masyarakat biar tahu tentang anggaran yang ada di desanya,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Abubakar berharap para Kepala Desa mampu berinovasi dalam memanfaatkan kucuran dana yang semakin besar dari pemerintah untuk desa agar bisa dirasakan lebih oleh masyarakat.

“Saya berharap desa bisa mengembangkan program pembangunan yang digulirkan pemerintah, sehingga apa yang dicita-citakan bisa berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.(sep/ded)