EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES DUKUNG KPK: Bupati Bandung Barat Abubakar memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan. Ia mendukung KPK untuk menyelidi dugaan korupsi.

NGAMPRAH– Bupati Bandung Barat Abubakar, mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

“Saya sangat mendukung karena bagaimana pun juga biar masyarakat bisa berimbang (informasi). Selama ini kan banyaknya dugaan-dugaan, ada keterlibatan anu keterlibatan anu, silahkan aja nanti KPK buktikan,” tuturnya, Ngamprah, Senin (4/9).

Ketika tim KPK mendatangi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB pada pekan lalu, Abubakar mengaku sudah langsung mengetahuinya. Dia pun menyatakan berpesan kepada BKPSDM untuk melayani KPK dengan baik, serta memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan.

“Didatangi oleh media juga sama, boleh. Itu sebagai bentuk pertanggung jawaban publik, kan KPK juga mewakili publik. Karena mungkin ada informasi yang masuk ke KPK, wajar mereka menggali informasi tentang kebenaran informasi yang masuk itu. Itu bagus. Sekarang ini enggak ada yang harus kita sembunyi-sembunyikan,” katanya

Menurutnya, jika memang ditemukan fakta yang mengarah kepada tindak korupsi, pihak KPK pun tidak akan membiarkan hal tersebut. Menurutnya KPK pasti akan menindaklanjuti temuan tersebut.

“Kalau memang ada fakta yang mengarah ke sana, saya kira oleh KPK tidak akan dibiarkan, pasti ditindaklanjuti. Demi Indonesia yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Abubakar mengatakan, dirinya mendapat laporan langsung dari Kepala BKPSDM, Asep Hikayat atas kedatangan anggota KPK tersebut.

Menurutnya pihak KPK hanya mendatangi kantor BKPSDM saja dan tidak mendatangi kantor dinas-dinas lainnya terkait kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

“Iya dilapori langsung oleh Kepala BKD (sekarang BKPSDM) bahwa kehadiran tamu dari KPK.” katanya.

Ditanya terkait kedatangan anggota KPK, Abubakar menyikapi dengan tenang. Menurutnya tindakan KPK tersebut dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, karena KPK juga mewakili publik.

“Karena mungkin ada informasi yang masuk ke KPK, wajar mereka menggali informasi tentang kebenaran yang masuk ke KPK. Itu bagus. Sekarang ini enggak ada yang harus kita sembunyi-sembunyikan,” ujarnya.

Dikonfirmasi terkait dugaan adanya aliran dana penipuan surat keputusan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) palsu yang mengalir ke pejabat teras KBB, dirinya enggan berkomentar karena hal tersebut masih dugaan.

Abubakar juga menilai, kedatangan KPK ini harus dijadikan pembelajaran bagi seluruh pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Menurutnya tugas eksekutif harus mempersiapkan dokumen pekerja, sesuai dengan norma.

“Kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum yang kita sajikan adalah fakta, bukan isu bukan sangkaan. Berikan kesempatan mereka (KPK) untuk menilai,” katanya.(eko/ded)