Beranda KARAWANG “Bola Panas” Dana Kapitasi Ada di Dinkes

“Bola Panas” Dana Kapitasi Ada di Dinkes

137
0
USEP SAEPULLOH/PASUNDAN EKSPRES DISOAL: Salinan daftar potongan dana kapitasi fungsional Puskesmas. Besarnya potongan jumlahnya bervariatif.

Puskesmas Bantah Ada Pemotongan

KARAWANG-Sejumlah kepala puskesmas di Karawang melemparkan ‘bola panas’ dugaan pemotongan dana kapitasi ke Dinas Kesehatan Karawang. Mereka beralasan dana untuk akreditasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 1,557 miliar itu adanya di Dinas Kesehatan, bukan di puskesmas.

Kepala Puskesmas Ciampel, Asep Suryana mengatakan, dana akreditasi itu adanya di Dinas Kesehatan. Jadi silahkan tanyakan saja ke dinas.
“Puskesmas saya belum melaksanakan akreditasi, jadi tidak ada pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi. Kemungkinan dana kapitasi di puskesmas lain juga tidak dipotong, tapi lebih jelasnya tanya ke sekretaris dinkes, Nurdin saja,” ujarnya, kemarin (8/8).

Menurut Asep, dana akreditasi itu adanya di Dinas Kesehatan. Sementara anggaran bersumber dari DAK pemerintah pusat.
“Untuk besaran dan peruntukannya silahkan tanyakan saja ke dinkes,” tandasnya.

Sementara salah seorang PNS fungsional Puskesmas yang namanya enggan dikorankan, mengaku, dana kapitasi hampir di seluruh puskesmas dipotong sekitar 10 persen. Namun pada Senin (7/8), semua kepala puskesmas meminta tandatangan kepada para fungsional PNS di puskesmas untuk membuat pernyataan tidak ada potongan dana kapitasi untuk akreditasi.
“Hal itu agar menjadi alasan Dinas Kesehatan bisa berkelit ketika ada pertanyaan dari pihak luar,” katanya.

Menurutnya, pemotongan dana kapitasi untuk biaya akreditasi, diantaranya meliputi biaya fotocopy yang mencapai Rp 3 juta. Sebab, tidak ada anggaran dari Dinas Kesehatan. Meksi ada, pihaknya mendapat informasi jika kepala puskesmas harus menandatangani kuitansi kosong.
“Anggaran akreditasi yang diberikan dinas beragam, sekitar Rp4-Rp10 juta. Itu juga setelah ada yang mengetahui anggaran akreditasi mencapai Rp1,557 miliar,” tandasnya.

Untuk menutupi biaya akreditasi itu, lanjutnya, semua dana kapitasi para fungsional dipotong sebesar 10 persen sebagai dana sukarela.
“Kita ini tidak dapat TPP, masih juga dana kapitasinya dipotong oleh puskesmas,” katanya.

Sebelumnya Ketua Forum Puskesmas, Nana Padiana mengaku belum mengetahui persis adanya potongan dana kapitasi dari pegawai puskesmas untuk akreditasi. “Memang ada beberapa anggota yang mengeluh soal itu (pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi), tapi saya juga belum tahu jelasnya itu seperti apa. Sebab puskesmas tempat saya kerja belum akreditasi,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karawang, Fendi Anwar menyatakan jika pihaknya belum menerima laporan adanya pemotongan dana kapitasi untuk akreditasi puskesmas. Tapi jika itu tejadi, maka pihaknya terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat dengan kepala puskesmas, dinkes, dan pegawai puskesmas yang merasa dana kapitasinya di potong. “Kami akan segera memanggil pihak terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat,” singkatnya. (use/din)